Page 109 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

idée. Luas umum ditentukan 2 hektar; Hukum waris perlu
ditinjau lagi terkait pembatasan minimum dengan soal hukum
adat; Pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga;
Badan hukum tidak boleh mengerjakan pertanian kecil; Hanya
penduduk warga Indonesia yang bisa memiliki tanah untuk
pertanian kecil; Tidak dibedakan antara warga negara “asli” dan
“bukan asli”; Untuk pertanian kecil diterima bangunan-bangunan
hukum: hak milik, hak usaha, hak sewa, hak pakai; Hak ulayat
disetujui untuk diatur sesuai dasar negara. 119

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: tugas, panitia, agraria, ahli, jawatan

Ichtisar tentang Pembentukan, Tugas, Susunan dan Hasil
Pekerjaan Panitia Negara Urusan Agraria Jakarta. Madjalah
Agraria, Tahun. 1 No.3 Djuni 1958
Keputusan Presiden tanggal 14 Januari 1956 no.1/1956
membubarkan Panitia Agraria Jakarta dan membentuk Panitia
baru dengan nama Panitia Negara Urusan Agraria (disingkat juga
Panitia Agraria) berkedudukan di Jakarta. Menurut Keppres ini,
Panitia Agraria yang baru bertugas menyiapkan rencana Undang
Undang Pokok Agraria yang nasional; Merencanakan perubahan,
pencabutan dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah

yang sampai sekarang masih berlaku; Memberi pertimbangan
kepada Menteri Agraria mengenai persoalan agrarian, baik
atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Menteri Agraria.
Berlainan dengan panitia terdahulu, maka panitia ini diberi
pedoman batas waktu untuk menyelesaikan tugasnya yaitu,
“sebisanya dalam waktu satu tahun”, sedang setiap triwulan
Panitia juga melaporkan hasil pekerjaannya kepada Menteri
Agraria.

119 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi
oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

98 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria