Page 108 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Ichtisar tentang Tugas, Susunan dan Hasil Pekerjaan Panitia
Agraria “Djakarta”. Madjalah Agraria, Tahun. 1 No.3 Djuni 1958
Panitia Agraria yang dibentuk dengan Penetapan Presiden RI
tanggal 21 Mei 1948 No. 16 (Panitia Agraria Jogja) tidak sesuai
lagi dengan keadaan negara (sesudah terbentuknya negara
kesatuan) maka dengan Keputusan Presiden Indonesia tanggal
19 Maret 1951 No. 36/1951 panitia tersebut dibubarkan dan

dibentuk panitia baru yang berkedudukan di Jakarta. Mereka
bertugas merencanakan dasar-dasar baru hukum tanah, lalu
merencanakan Undang-undang serta peraturan lainnya yang
berhubungan dengan itu; Merencanakan perubahan, pencabutan
dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah yang masih
berlaku; Memberi pertimbangan atas rancangan undang-undang
atau peraturan lain mengenai urusan tanah yang disiapkan
oleh pemerintah; Memberi masukan pada pemerintah tentang
persoalan hukum tanah.
Panitia Agraria yang baru akan terdiri atas ahli-ahli dari
Jawatan atau Bagian Kementerian dan organisasi-organisasi tani
dengan susunan sebagai berikut: dua orang wakil Kementerian
Dalam Negeri; dua orang wakil Kementerian Pertanian; dua
orang wakil Kementerian Kehakiman; seorang wakil Kementerian
Pekerjaan Umum; seorang wakil Jawatan Transmigrasi dari
Kementerian Sosial; tiga orang wakil dari organisasi-organisasi
tani. Atas usul Panitia, Menteri Dalam Negeri menyetujui jumlah
anggota dapat ditambah menjadi 15 orang. Kemudian dengan

Keputusan Presiden Indonesia tanggal 30 Oktober 1951 No.
212/1951 diangkat sebagai: Ketua (merangkap anggota) yaitu,
Sarimin Reksodihardjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian
Dalam Negeri. Wakil Ketua (merangkap anggota) adalah
Sadjarwo, Kepala Bagian Politik Umum dan Planning Kementerian
Pertanian.
Panitia memberi beberapa kesimpulan perihal tanah
untuk pertanian kecil sebagai berikut: membatasi minimum

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 97