Page 111 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

itu berisi dua bagian, yakni bagian pertimbangan (considerance)
yang memuat ragam alasan yang mendorong dibuatnya undang-
undang itu, sedang bagian lainnya merupakan penetapan
(dictum) yang berisi undang-undangnya sendiri, dalam hal ini
Undang-Undang Pokok Agraria. Resminya tiap Undang-Undang
dimuat dalam Lembaran Negara RI, sementara penjelasan
resminya dimuat terpisah dalam Tambahan Lembaran Negara
RI. Dalam Majalah ini kedua naskah itu disajikan secara
terjalin supaya pembaca mudah memahaminya. Lalu, untuk
membedakan yang satu dari yang lainnya Rancangan UU-nya
dicetak dengan huruf miring, sedangkan naskah penjelasannya
dengan huruf biasa. 121

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: undang-undang, agraria, pertimbangan, penetapan

Pidato Menteri Agraria, Mr. Sadjarwo di D.P.R.G.R. tanggal 12
September 1960 mengenai R.U.U. Pokok Agraria
Melalui surat ini, Sadjarwo mengungkapkan perjuangan
perombakan Hukum Agraria Kolonial dan penyusunan Hukum
Agraria Nasional berjalan erat dengan riwayat perjuangan
bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, Landreform di Indonesia
sulit dipisahkan dengan Revolusi Nasional Indonesia.

Tujuan Landreform, mengadakan pembagian yang adil atas
sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah; menegaskan
melaksanakan prinsip Tanah Untuk Tani agar tidak terjadi
spekulasi dan pemerasan; menguatkan dan memperluas hak
milik atas tanah bagi warga negara; mengakhiri sistem tuan
tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah
secara masif; meningkatkan produksi nasional dan mendorong
terselenggarakannya pertanian yang intensif secara gotong

121 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi
oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

100 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria