Page 114 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 114
penghisapan, apalagi penghisapan dari modal asing terhadap
Rakyat Indonesia. Karena itu harus dihapuskan “hak eigendom”,
“wet-wet agraris” bikinan Belanda, “Domeinverklaring”, dan lain
sebagainya. Kalau nanti Rancangan Undang-undang ini telah
menjadi Undang-undang, maka telah maju selangkah lagilah
kita di atas jalan Revolusi. Telah maju selangkah lagilah kita di
atas jalan yang menuju kepada realisasi Amanat Penderitaan
Rakyat. Ya!, tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah
untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap
tanah! Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-
ongkang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnya
orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu!”
“Toh!, – jangan mengira bahwa Landreform yang kita
hendak laksanakan itu adalah “Komunis”! Hak milik atas tanah
masih kita akui! Orang masih boleh mempunyai tanah turun-
temurun! Hanja luasnya milik itu diatur, baik maksimumnya
maupun minimumnya, dan hak milik atas tanah itu kita nyatakan
berfungsi sosial, dan Negara dan kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada hak
milik perseorangan….Ini bukan “Komunis”! Kecuali itu, apakah
orang tidak tahu bahwa negara-negara yang bukan Komunis pun
banyak yang menjalankan Landreform? Pakistan menjalankan
Landreform, Mesir menjalankan Landreform, Iran menjalankan
Landreform! Dan P.B.B. sendiri tempohari menyatakan bahwa
“defects in Agrarian structure, and in particular systems of land
tenure, prevent a rise in the standard of living of small farmers
and agricultural labourers, and impede economic development”.
(Keburukan-keburukan dalam susunan pertanahan, dan terutama
sekali keburukan-keburukan dalam cara-cara pengolahan tanah,
menghalangi naiknya tingkat hidup si-tani-kecil dan si-buruh
pertanian, dan menghambat kemajuan ekonomis)”.
Jenis Naskah: Pidato Sukarno. Jumlah Halaman: 36
Kata Kunci: Landreform, Pertanahan, Hak-hak petani,
penghapusan hukum Belanda.
Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 103
