Page 117 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dan hasilnya.
Penumpukan tanah pada satu tangan membuka kemungkinan
praktek pemerasan dalam segala bentuk. Pemerintah membuka
tanah secara besar-besaran di luar Jawa untuk para transmigrasi
dari daerah yang sangat padat penduduknya. Pemerintah juga
perlu menetapkan batas maksimum tanah pertanian yang boleh
dikuasai satu keluarga. Tanah yang melebihi batas maksimum
diambil pemerintah dengan mendapat ganti rugi. Lalu, dibagikan
pada petani yang membutuhkan tanah. Pemilikan tanah
pertanian akan lebih merata. Buahnya, akan menambah jumlah
produksi, karena para penggarap tanah itu giat mengerjakan
usaha pertanian.
123

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: Landreform, revolusi, manifesto, tanah, sosialisme

Pedoman Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.
508/KA tentang Saat Mulai Bekerjanya Panitia Landreform
Daerah Tingkat II/Kotapraja. Madjalah Agraria, Djanuari
1962. THN. 1- No.1
Menteri Agraria segera mengeluarkan keputusan No. Sk. 508/Ka
yang menentukan mulai bekerjanya panitia Landreform Daerah
Tingkat II di beberapa daerah mulai 1 September 1961. Daerah-

daerah tingkat II, yaitu semua Daerah tingkat II seluruh Jawa-
Madura, Bali dan Lombok; Semua kotapradja (daerah tingkat II)
di seluruh Indonesia; Semua daerah percontohan Landreform.
Yang tersebut pada No. 1 kiranya tak perlu penjelasannya lagi.
Sedang yang tersebut No.2 ialah semua Daerah Kotapradja di luar
Jawa; Lalu yang disebut No.3 adalah daerah-daerah percontohan
sesuai dengan keputusan Menteri Agraria tanggal 5 Djuni 1961
No.273/ Ka. Selain yang terletak di Jawa, Madura, Bali dan

123 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi
oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

106 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria