Page 120 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

menunjukkan kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya.
Jika belum dipenuhi syaratnya, kenaikan gaji ditunda paling
lama satu tahun. Apabila penundaan itu tiga kali dan belum
menunjukkan kerajinan, ia dapat diberhentikan. Kalau tiada lagi
alasan untuk penundaan, kenaikan gaji diberikan mulai bulan
berikutnya.
Pegawai diberi tunjangan keluarga, kemahalan umum,
tunjangan perusahaan, tunjangan perusahaan tambahan dan
tunjangan lain menurut pasal 12-18 peraturan ini. Pegawai yang
beristri/ suami tunjangan 25% dari gaji pokok perbulan/ minimal
Rp.100,-. Pegawai yang punya anak dan anak angkat dibawah
umur 25 tahun dan belum menikah, tunjangan anak sebesar 10%

atau minimal Rp.50,- tiap anak. Bila suami isteri semua pegawai,
tunjangan diberikan kepada yang bergaji paling tinggi. Tunjangan
anak angkat hanya untuk 1 anak yang sah menurut hukum.
Tunjangan kemahalan umum 30% dari jumlah gaji pokok dan
tunjangan keluarga, mulai 1 Mei 1963 menjadi 130%. Tunjangan
perusahaan 100% dari gaji pokok, mulai 1 Mei 1963 menjadi 50%.
Tunjangan perusahaan tambahan diberikan menurut pentingnya
kedudukan dan tugasnya. Jumlah tunjangan itu tidak melebihi
150% dari gaji pokok, mulai 1 Mei 1963 menjadi tidak lebih 100%.
Tunjangan kompensasi dan resiko pekerjaan diberikan dengan
peraturan direksi dengan persetujuan Menteri. Begitu pula soal
ganti rugi pekerjaan. Ganti rugi yang dimaksud untuk barang
rusak atau hilang dalam pekerjaan tanpa kesengajaan dan
peristiwa luar biasa, tunjangan ganti rugi kerja luar, tunjangan
jabatan, penggantian pengeluaran, dan lainnya. Honorarium
diberikan dengan peraturan direksi. Sumbangan pajak diberikan
sebesar jumlah pajak yang dikenakan karena jabatan pada
perusahaan.

Masa kerja untuk menetapkan gaji dihitung penuh
selama mendapat gaji dalam pangkatnya pada jawatan/
perusahaan negara. Masa pengalaman kerja diperhitungkan

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 109