Page 121 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

untuk menetapkan gaji dan dihargai sebagai masa kerja golongan
dengan bukti surat keputusan/ keterangan yang sah. Kemudian
ujian jabatan dan kenaikan pangkat harus memenuhi syarat
kecakapan dan kerajinan yang dibuktikan oleh pertimbangan/
penilaian pimpinan. Syarat kelulusan ujian jabatan tidak
dikenakan terhadap pegawai yang memiliki ijazah di bawah
ijazah yang dipersyaratkan. Golongan dalam pasal ini adalah
golongan I/A, I/B, II/A. II/B, dan golongan III. Ijazah yang
diperoleh selama bekerja yang lebih tinggi dari ijazah sekolah
dapat dipakai sebagai pertimbangan kenaikan pangkat.
Direksi mengadakan peraturan upah setelah mendapat
persetujuan Menteri dan Menteri Perburuhan. Pegawai yang

gajinya kurang dari yang diterima sekarang, diberikan gaji peralihan.
Waktu peralihan tak lebih dari 2 tahun. Ketentuan penutup dari
penyesuaian peraturan gaji dari perusahaan negara mengacu
peraturan khusus yang disahkan Menteri. Peraturan gaji berlaku
mulai tanggal ditetapkan. Surat ini ditandatangani menteri
Pertanian dan Agraria Sadjarwo S.H., di Jakarta, 14-8-1963. 126

Jenis Naskah: Peraturan Menteri. Jumlah Halaman: 10 halaman.
Kata Kunci: gaji, pegawai, tunjangan, honorarium, pajak

Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian
dan Agraria No.SK/113/KOMPAG/1964

Surat bertanggal 1 Desember 1964 tersebut, Menteri Koordinator
Kompartimen Pertanian dan Agraria, Soedjarwo S.H. memutuskan
pembebasan dengan hormat kepada Ir. Soengkono sebagai Pds.
Direktur Ekonomi/ Keuangan B.P.U. Mekatani, Djokosuseno S.H.
sebagai Kepala Biro Sekretariat P.N. Pertanian Pusat. Mengangkat
Ir. Soengkono sebagai Pds. Direktur Produksi, Djokosuseno S.H.
sebagai Pds. Direktur Umum dan Personalia, Let.Kol. Sukmadi

126 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

110 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria