Page 104 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 104
perubahan peraturan-peraturan perihal penggunaan tanah
harus memperoleh tempat yang selayaknya. Dalam Pimpinan
Pembangunan Masyarakat Desa mestinya Kementerian Agraria
mendapat kesempatan untuk menyumbangan apa yang
dibutuhkan. 115
Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: Landreform, tanah, masyarakat, desa
“Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria”. Madjalah Agraria,
Tahun 1. No. 4 Djuli 1958
Keputusan Presiden tanggal 30 Juli 1953 No. 132 memuat
instruksi diadakannya jabatan Menteri Agraria. Kemudian,
dengan Keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 55
dibentuk Kementerian Agraria, yang dipimpin oleh Menteri
Agraria. Tugasnya antara lain, melaksanakan dan mengawasi
implementasi perundang-undangan agrarian berikut petunjuk
teknisnya.
Dengan adanya jabatan Menteri Agraria dan Kementerian
Agraria, perlu pembagian tugas serta wewenang agraria yang
dimuat dalam peraturan dan juga ketentuan tata usaha diatur
ulang. Sementara, organisasi Kementerian Agraria di daerah-
daerah belum tersusun, maka tugas dan wewenang di pusat
dijalankan oleh Menteri Agraria mengacu kedua Keppres itu.
Sedangkan pelaksanaan tugas dan wewenang di daerah masih
tetap dikerjakan pejabat pamong praja dan badan penguasa
lainnya, sesuai regulasi yang berlaku. Ketentuan undang-undang
ini memberi dasar hukum bagi semua tindakan Menteri Agraria,
mengacu kedua Keppres itu dan peraturan yang sederajat dengan
undang-undang diberikan kepada pejabat-pejabat pusat sebagai
115 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi
oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 93
