Page 100 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Bijblad 9025 juncto Bijblad 9027 diperbaharui. Pembagian serta
pemakaian tanah di daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura
pada umumnya di Kalimantan Barat pada khususnya juga dapat
dipakai untuk kemakmuran rakyat. Mengacu perbedaan tersebut,
maka harus dibuat aturan persewaan tanah yang syaratnya untuk
warganegara dan orang asing berlainan.
Pemerintah perlu memperhatikan jangka waktu perjanjian
persewaan itu bagi orang-orang asing. Hendaknya periode
itu jangan ditetapkan terlalu lama (kira-kira sepuluh tahun),
sehingga pemakaian tanah oleh orang asing dapat dikendalikan.
Pemerintah hendaknya membikin suatu rencana peruntukan
tanah. Tanah yang diberi peruntukan tertentu, tidak bisa

dipakai untuk keperluan lainnya. Dengan rencana itu, kiranya
penggunaan tanah dapat diatur sebaik mungkin sehingga
kemakmuran rakyat dapat tercapai. Ada baiknya kalau ketentuan
dari Bijblad 9025 bahwa Residen berwenang menunjuk daerah-
daerah tertentu di mana karena alasan ekonomis, polisinil, politis
dan sebagainya tidak dapat diadakan perjanjian persewaan tanah
dengan menyesuaikan keadaan baru. 111

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: persewaan, Tionghoa, tanah, swapraja, perjanjian

Masalah Pembuktian dalam Jual Gadai (oleh: Drs. Bambang
Soekarsono)
Madjalah Agraria, Mei 1958, Tahun ke-1 No. 2

Dibuatnya surat keterangan hanya satu helai, bukan lantaran
jual gadai itu merupakan perbuatan hukum sepihak. Jual gadai
adalah suatu instelling dalam hukum adat yang didasarkan pada
“itikad baik” (te goeder trouw). Hukum adat punya background
masyarakat paguyuban dimana setiap orang dipandang sebagai

111 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 89