Page 98 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

masukan kepada pemerintah pusat (Kementerian Agraria).
Pada halaman 49-51, secara khusus membahas tentang
agenda agraria yang menjadi persoalan seluruh bangsa. Pantia
perumus menyampaikan: mendesak pemerintah agar segera
mengeluarkan Undang-undang Pokok Hukum Tanah Nasional;
Mendesak pemerintah untuk menyelenggarakan konfrensi antara
Kementerian Agraria dengan organisasi-organisasi masa tani
yang didahului oleh konfrensi tingkat provinsi bersama-sama
kabupaten-kabupaten beserta para ahli-ahli. Mengenai konfrensi
tingkat provinsi dimaksud di atas mendesak kepada gubernur
Povinsi Sumatera Utara untuk dilaksanakan dengan segera;
sebelum Undang-undang Pokok Hukum Tanah Nasional belum

diundangkan, supaya pemerintah pusat memberi kekuasaan
hak otonom kepada Provinsi SUmatera Utarauntuk mengurus
dan mengatur masalah tanah dalam batas-batas semaksimalnya
yang ditentukan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan
keadaan-keadaan yang dihadapi sekarang dalam persoalan tanah
di daerah Sumatera Utara; segera menyelesaikan sengketa tanah
di Sumatera utara terkait perkebunan yang diduduki oleh rakyat
tani diatur oleh pemerintah untuk efisiensi dan produktif. 109

Jenis Naskah: Buku/Dokumen Hasil-hasil Konfrensi. Jumlah
Halaman: 210 halaman.
Kata Kunci: Konfrens, SUmatera, Agraria, Pertanian, Kehutanan

Memperkenalkan Kementrian Agraria (oleh: Mr. Boedi Harsono)
Madjalah Agraria, Mei 1958, Tahun ke-1 No. 2

Meski tugas pendaftaran tanah tercantum dalam Keputusan
Presiden No. 55/1955, tapi belum dapat diterapkan Kementerian
Agraria. Pasalnya, Djawatan Pendaftaran Tanah yang mengurusi
tanah Eropa dan Djawatan P3TMI menangani tanah yang dulu
dikenakan pajak bumi, masih berada di lingkungan kementerian

109 Buku ini dikoleksi oleh Perpustakaan Daerah Yogyakarta.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 87