Page 161 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

152 Himpunan Policy Brief

mudah, kesulitannya terletak pada ketidaksesuaiannya antara Tata Ruang dengan kondisi nyata
penggunaan tanah di lapangan. Untuk memonitor pelaksanaan dari pada RTRW ini, maka
diperlukan kesesuaiannya dengan existing land use (penggunaan tanah saat ini). Kesesuaian
antara RTRW dengan Penggunaan Tanah ini, analisisnya merupakan salah satu analisis NPGT.
Agar NPGT ini bermanfaat, terlebih mengikuti amanat sebagaimana tertuang dalam PP 16
Tahun 2004 maupun UU No.26 Tahun 2007, maka diperlukan beberapa terobosan antara lain
adalah sebagai berikut:

1. NPGT dan RTRW perlu disusun oleh institusi yang sama sesuai dengan tugas dan fungsinya,
sehingga apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap RTRW akan lebih mudah
penanganannya. Dalam hal ini, institusi tersebut seyogyanya diamanatkan kepada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

2. Perlu adanya aturan yang tegas untuk mengalihkan kewenangan penanganan RTRW
khususnya yang diserahkan kepada pemerintah daerah.