Page 163 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

PENATAAN PENGUASAAN TANAH PASCA TAMBANG

Julius Sembiring (alm.)

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan pengertian pasca tambang

sebagai berikut: “kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau
seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi
sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Pengertian ini tidak
mempersoalkan tentang ‘status’ tanah dan otoritas mana yang berwenang dalam menata

penguasaan tanah pasca tambang.
Oleh karena itu terkait dengan status tanah dan otoritas yang berwenang pasca tambang,
maka dikemukakan pengertian pasca tambang sebagai suatu kondisi pada areal pertambangan
dimana: (1) kegiatan penambangan dihentikan karena cadangan barang tambang telah habis;
(2) cadangan barang tambang masih ada namun kegiatan usaha penambangan dihentikan
karena sudah tidak ekonomis jika dilanjutkan; (3) jangka waktu Izin Usaha telah berakhir

meskipun cadangan barang tambang masih tersedia, ataupun sudah habis. Terkait dengan
persoalan penguasaan tanah maka Policy Brief ini dimaksudkan pada kondisi point (3).
Dimaksudkan dengan ijin usaha (pertambangan) adalah dokumen yang diterbitkan oleh
otoritas yang berwenang yang menjadi dasar bagi perusahaan tambang tertentu untuk
melakukan eksploitasi barang tambang pada wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ijin

Usaha dikenal dengan berbagai nama seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya,
Kontrak Bagi Hasil, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); yang
dalam tulisan ini hanya disebut dengan ‘ijin’. Secara konsepsional, ijin diterbitkan sebagai
instrumen hukum yang dilandasi dari kewenangan Negara dalam menguasai barang tambang
dan sumber daya lainnya.
Oleh karena persoalan pasca tambang adalah mengenai penataan penguasaan tanah, maka

Ragaan berikut menunjukkan secara skematis bagan alir penguasaan barang tambang dan
tanah oleh Negara.