Page 167 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

PENEGASAN STATUS HUKUM TANAH PASCA TAMBANG

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho

Ringkasan Eksekutif

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia
merupakan kekayaan alam, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk
memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Hukum di Indonesia mengatur

bahwa orang atau badan hukum yang menguasai atau memiliki bidang tanah yang di dalam
tanah tersebut ditemukan endapan alam bahan tambang harus merelakan tanahnya untuk
dikuasai oleh Negara sebagai wujud tanah mempunyai fungsi sosial.
Hubungan antara Izin Usaha Pertambangan dengan pemilikan tanah dan hak atas tanah
tidak dapat dipisahkan. Perorangan atau badan hukum yang akan melakukan penambangan
harus lebih awal mengetahui status hukum tanah yang akan ditambang, apakah statusnya

tanahnya merupakan pemilikan tanah, penguasaan tanah negara, pemegang hak atas tanah
sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau tanah Negara. Status hukum
tanah atau kepemilikan tanah saat penambangan akan sangat berpengaruh dengan
pelaksanaan reklamasi tanah pasca tambang saat berakhirnya Izin Usaha Pertambangan.

Status Hukum Bidang Tanah Saat Penambangan
Apabila Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diberikan maka pemilik tanah dan atau
pemilik hak atas tanah. bila di areal pertambangan terdapat kepemilikan tanah dan atau hak
atas tanah maka terdapat dua pilihan bagi pemilik tanah untuk tereklusi dari tanahnya. Bagi
pemilik tanah dapat melepaskan secara penuh kepemilikannya atau melepaskan hak itu untuk
sementara waktu selama pemegang kuasa pertambangan melakukan eksplorasi bahan

tambang. Bila pilihan pertama yang dikehendaki pemilik tanah, maka mekanismenya melalui
lembaga pelepasan hak. Status hukum tanah itu dengan demikian menjadi tanah yang dikuasai
Negara. Bila pilihan kedua yang dikehendaki pemilik tanah maka dibuat perjanjian antara
pemilik tanah dengan pemegang kuasa pertambangan yang isinya apabila selesai eksplorasi
bahan tambang tanah dikembalikan ke pemilik tanah dalam keadaan seperti semula atau sesuai

kehendak pemilik tanah.
Bila di areal pertambangan terdapat pemilikan tanah maka pemegang kuasa
pertambangan harus memberi ganti rugi. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pada kalimat terakhir berbunyi …. “Untuk
penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat digunakan”. Dari kalimat terakhir dapat
diambil pengertian bahwa hak atas tanah tidak dapat digunakan selama eksplorasi

pertambangan, oleh karena itu pemberian hak atas tanah percuma saja diberikan karena tidak