Page 169 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

160 Himpunan Policy Brief

Pelaksanaan Reklamasi Tanah Pascatambang.
Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit,
sarat risiko, merupakan kegiatan usaha jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat
modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari beberapa sektor. Reklamasi tambang harus
sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang.
Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara menyatakan bahwa kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut

pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau
seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi
sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Reklamasi adalah kegiatan yang
bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan

usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Kegiatan
reklamasi dan pasca tambang wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup,
keselamatan/ kesehatan pekerja, dan konservasi mineral dan batubara.
Pasal 1 angka 27 ini mendefinisikan tentang arti kegiatan pascatambang namun belum
menegaskan yang dimaksud pascatambang. Pascatambang dapat diartikan sebagai berikut:
a) IUP sudah habis berlakunya sedangkan potensi tambang masih banyak;

b) IUP masih berlaku sedangkan potensi tambang tinggal sedikit, pemegang IUP
menghentikan kegiatan penambangan karena terkait dengan biaya eksploitasi yang tidak
efisien lagi.
c) IUP sudah habis berlakunya potensi tambang tinggal sedikit
d) IUP masih berlaku potensi tambang sudah habis.

Di Provinsi Bangka Belitung yang terjadi kasus huruf a) huruf b) dan huruf c).
Selanjutnya ketentuan Pasal 99 menegaskan:
1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana
pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi.
2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan

lahan pascatambang.
3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam
perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas
tanah.
Keberhasilan pelaksanaan Reklamasi dipengaruhi juga atas status hukum tanah pada saat

penambangan dan status hukum tanah saat pasca tambang dan posisi letak tepat dari batas
bidang tanah areal pertambangan. Bila kepemilikan tanah yang ditambang bukan milik
pemegang Izin Usaha Pertambangan akan mempermudah reklamasi karena pemilik tanah
cenderung menginginkan tanahnya kembali seperti semula. Pendudukan masyarakat untuk
melakukan penambangan konvensional karena tidak jelasnya tanda batas areal pertambangan
di lapangan. Permasalahan terhadap pihak siapa yang berhak memiliki dan menguasai bidang