Page 224 - Berangkat Dari Agraria
P. 224
BAB VI 201
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
Memajukan transmigrasi
Kolaborasi kementerian dan lembaga dengan pemerintah
daerah serta dukungan dari kekuatan produktif masyarakat harus
berujung pada peningkatan produktivitas dan pemerataan yang
berkeadilan. Kolaborasi ini hendaknya diwadahi secara lebih kuat
dalam koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi
seperti diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
No. 50 Tahun 2018, di bawah payung UU No. 29 Tahun 2009 tentang
Ketransmigrasian. Hasil kerja bersama dalam pemajuan kawasan
transmigrasi ini akan mendukung upaya pengurangan disparitas
antar wilayah sehingga dapat dikurangi signifikan.
Adapun penyelesaian tunggakan masalah tanah yang belum
dimiliki transmigran, atau tanah transmigran yang belum dilegalisasi
haknya dipercepat melalui program reforma agraria. Presiden Jokowi
mengarahkan (29/5/2020) agar penyelesaian masalah sertifikat
transmigrasi sebagai bagian dari reforma agraria tetap dijalankan
sekalipun di masa pandemi COVID-19, dengan menggunakan
protokol kesehatan secara ketat.
Adapun terkait konsep kawasan transpolitan (kota transmigasi)
yang didorong Kementerian Desa PDTT, penting untuk
ditumbuhkan dari potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya.
Hemat penulis, pengembangan transpolitan jangan jadi mercusuar
yang dirancang dari atas tanpa memperhatikan dukungan sosial di
bawah. Desain umum transpolitan boleh dirancang kementerian
dan lembaga terkait, tetapi detailnya ia mesti lahir dan tumbuh
atas dasar perpaduan harmonis dengan unsur-unsur budaya dan
alam setempat. Dengan begitu, transformasi dari transmigrasi akan
membawa pemikiran baru dalan pembanguan nasional, khususnya
dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Selain itu,
transmigrasi akan berkontribusi pada pengembangan wilayah yang
lebih adil. Isu disparitas antar-wilayah yang memicu kesenjangan
sosial dan ketidakadilan dapat dikikis mulai dari sumbernya.
Dengan demikian, transformasi dari transmigrasi menjadi cermin
membaiknya strategi pembangunan di Indonesia. Kementerian
