Page 219 - Berangkat Dari Agraria

196 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

6.1. Menata Aset Desa Atasi Dampak Corona 60
“Desa harus jadi kekuatan ekonomi, agar warganya tak hijrah
ke kota” (Iwan Fals: “Desa”, dalam album “Manusia Setengah Dewa”,
2004). Kini, desa tengah diuji seiring pandemi virus corona (Covid-19).
Bukan hanya akibat langsung penularan virus, desa terdampak jadi
penampung kemiskinan. Betapa tidak, gegara corona banyak orang
kota terpaksa pulang kampung, berstatus: penganggur!
Sejak UU No. 6/2014, desa jadi istimewa dalam pembangunan
nasional. Tujuan pengaturan desa menurut UU ini, salah satunya:
“mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan
bersama” (Pasal 4 [d]). Presiden Jokowi (2014) telah membentuk
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, dan bersama DPR RI mengucurkan Dana Desa total
sebesar Rp. 257 Triliun. Menurut Kemendagri, serapan dana desa
menghasilkan infrastruktur aset desa, seperti jalan desa 180 ribu
km, 6.500 pasar desa, 11.500 posyandu, 18 ribu PAUD, dan 791 m
jembatan. Capaian ini tentu patut diacungi jempol.

Solusi darurat
Namun, keberhasilan itu kini dihadapkan pada masalah
kemampuan desa sebagai “penawar” dari membanjirnya
pengangguran baru akibat Covid-19 yang ditaksir 2,6 juta – 5,2 juta
pekerja kena PHK dan jutaan lainnya susut pendapatan. Semampu
apa desa dalam mengatasi hal ini? Apa langkah strategis yang dapat
dilakukan?

Sejak Nawacita (2014), Jokowi menempatkan desa dan daerah
pinggiran sebagai pusat pembangunan. Sejak itu, perhatian berbagai
kementerian/lembaga pemerintah mengembangkan program dan
kegiatannya di desa. Ketika pandemi corona berdampak ke desa
--saat itu desa tengah bangkit dan tumbuh menghela ketertinggalan,
pemerintah mengubah fokus, arah dan prioritas programnya. Telah
diubah alokasi anggaran untuk pembangunan desa, dana desa

60 Majalah Trubus, Juni 2020.