Page 220 - Berangkat Dari Agraria
P. 220

BAB VI  197
                                              Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
             dan  realokasi  dana-dana lain menjadi  bantuan  sosial  dan jaring
             pengaman  sosial  bagi  warga  desa. Misalnya,  dialokasikan Rp. 20
             Triliun untuk program kartu prakerja, dan Rp. 16,9 Triliun program
             padat karya tunai –termasuk padat karya tunai desa.

                 Program JPS  ini  solusi  darurat  dalam jangka  pendek  untuk
             meredam  dampak  pandemi. Program-program ini  menolong
             sementara penganggur  di  desa  yang  tak punya penghasilan
             tetap  selama bencana  corona.  Program  ini bukanlah  jalan  keluar
             permanen. Ia berlaku terbatas guna mencegah kemiskinan yang bisa
             mengarah pada kelaparan dan krisis sosial. Ia tidak menjadi sumber
             penghidupan layak dalam jangka panjang. Kita perlu menyiapkan
             kebijakan pemulihan ekonomi pasca-pandemi corona ini (Setiawan,
             2020).


             Menata aset desa
                 Pemerintah desa  strategis  menata aset desanya  untuk
             menghadapi  dampak  sosial  ekonomi Covid-19. UU  6/2014
             mengartikan: “Aset Desa  dapat berupa  tanah kas Desa,  tanah
             ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa,
             pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata
             air milik Desa,  pemandian  umum,  dan  aset lainnya milik Desa”.
             Target redistribusi tanah 9 juta hektar, dan perhutanan sosial 12,7
             juta hektar, kini  diteruskan lebih  cepat  dan  sasaran lebih  tepat.
             Percepatan reforma agraria sebagai kegiatan prioritas dalam RPJMN
             2020-2024 dan RKP 2020 berisi redistribusi tanah, legalisasi asset,
             ijin  pemanfaatan kawasan hutan,  dan  pemberdayaan masyarakat
             butuh peran pemerintah desa. Skenario penataan “tanah”, “hutan”,
             “mata air” dan “aset lain” milik desa melalui koperasi atau BUMDes
             penting disiapkan.
                 Praksisnya, tanah obyek reforma agraria yang  berada di desa,
             diidentifikasi dan diverifikasi agar jelas status dan luasnya. Sumber
             tanahnya bisa  tanah bekas  perkebunan besar  tak  produktif  yang
             dikuasai HGU  milik  swasta maupun negara,  atau kawasan hutan
             yang ditata-ulang  batasnya agar  bisa diakses  masyarakat dan
             pemerintah desa. Penataan regulasi pertanahan dan kehutanan perlu
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225