Page 225 - Berangkat Dari Agraria
P. 225

202  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal mesti lebih fokus memajukan
             wilayah  transmigrasi didukung  kementerian dan  lembaga  terkait
             lainnya.  Peran  kepemimpinan gubernur dan  pemerintah  provinsi
             dalam mengoordinasikan bupati dan pemerintah kabupaten dalam
             memajukan  transmigrasi akan  menentukan wajah  transmigrasi
             ke depan.  Demikian  halnya dengan  keterlibatan aktif dari  para
             transmigran dan masyarakat desa dalam pembangunan transmigrasi
             jelas tak boleh diabaikan. Misalnya, pelibatan Perhimpunan Anak
             Transmigran Republik Indonesia (PATRI) dan organisasi masyarakat
             sipil lainnya dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaannya
             di lapangan perlu ditingkatkan.

                 Kemajuan kawasan  transmigrasi  dan kian  sejahteranya
             transmigran menjadi tolok ukur penting keberhasilan pembangunan
             yang dicita-citakan. Memajukan transmigrasi juga berarti menolong
             warga miskin  untuk  dapat meraih kemajuan  dan berkembang
             bersama.  Majunya  transmigrasi adalah  batu-bata  penting dari
             kemajuan Indonesia. *


             6.3.  Melampaui Polemik Dana Desa 2022 62
                 Aksi protes para kepala desa dan perangkat desa telah meramaikan
             polemik mengenai alokasi dana desa 2022 yang mencuat pada akhir
             2021. Kita mestinya mengembangkan diskusi yang mengarah pada
             upaya keluar dan melampaui polemik tersebut. Pokok-pokok pikiran
             yang dimiliki pemerintah pusat di balik alokasi dana desa 2022 yang
             diatur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang
             Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 perlu disajikan terlebih dahulu.
             Tim Kantor Staf Presiden  sudah melakukan  asesmen  terhadap
             polemik ini.
                 Perpres ini memuat ketentuan mengenai  rincian belanja
             negara  termasuk  dana  desa  tahun  anggaran 2022.  Pada Pasal 5
             ayat (4) penggunaan dana desa diatur sebagai berikut: 1) Program
             perlindungan  sosial  berupa bantuan langsung  tunai  desa  paling
             sedikit  40%,  (2) Program  ketahanan  pangan  dan  hewani  paling


             62   Media Indonesia, 28 Januari 2022.
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230