Page 215 - Berangkat Dari Agraria

192 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
kedaulatan pangan. Presiden Jokowi mengambil langkah antisipatif
untuk mencegah meluasnya krisis pangan. Menjaga produktivitas
pertanian pangan. Membuka diversifikasi untuk penyediaan bahan
pangan alternatif juga dilakukan. Presiden meninjau panen sorgum
sebagai komoditas pengganti jagung, pabrik pengolahan, dan produk
pangan lain dari sorgum di Waingapu, NTT (2/6/22).
Pemerintah juga telah mengambil langkah khusus untuk
mengantisipasi krisis pangan. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun
2021 Tentang Rincian APBN Tahun 2022 mengamanatkan serta
mewajibkan setiap desa memanfaatan 20 persen Dana Desa untuk
program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani. Lalu diterbitkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 128/2022 tentang Pengelolaan
Dana Desa. Selain itu, terbit Permen Desa PDT dan Transmigrasi No
82/2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Desa, sebagai panduan
pembangunan ketahanan pangan di desa. Penyaluran dana desa sudah
Rp.51,72 Trilyun atau 76,07% dari pagu Rp.68 Trilyun (15/9/22).

Langkah strategis
Setelah berbagai kebijakan, regulasi dan penganggaran tersedia,
kini perlu kerja lintas kementerian/kembaga dan pemerintah daerah
di provinsi dan kabupaten/kota hingga desa bersama masyarakat.
Monitoring dan evaluasi rutin oleh Presiden akan mengefektifkan
langkah ini. Ada empat langkah strategis agar keamanan dan
kedaulatan pangan terwujud.

Pertama, sosialisasi kebijakan pemerintah kepada pemerintah
daerah agar aparat daerah memahami langkah yang harus dilakukan
untuk mempercepat ketahanan dan kedaulatan pangan. Identifikasi
potensi pengembangan bahan pangan menjadi agenda utama
pemerintah daerah.

Kedua, sinergi program, kegiatan dan anggaran lintas
kementerian/lembaga pemerintah untuk pembangunan pangan.
Sinergi ini akan menjadikan urusan pangan sebagai agenda strategis
yang diurus kementerian/lembaga terkait sehingga beban dan
tanggung jawabnya dipikul bersama.