Page 231 - Berangkat Dari Agraria
P. 231

208  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             warga di Desa Wadas. Komnas HAM menyelidiki lebih lanjut situasi
             dan kondisi di lapangan. Gubernur Jawa Tengah turun langsung dan
             bicara dengan warga di Desa Wadas.

                 Sementara suasana jadi jauh lebih tenang. Ketegangan fisik bisa
             diredam dengan  baik secara relatif  lebih cepat sehingga ekskalasi
             persoalan bisa  difokuskan  pada  pencarian  solusi bersama bagi
             pembangunan  kepentingan umum  dan perlindungan  hak-hak
             warga.


             Berbagai respons
                 Banyak pihak sudah  menunjukkan sikapnya atas  meruyaknya
             konflik agraria di Dewa Wadas ini. Kalau disimak, diperoleh peta
             respons.
                 Pertama, umumnya pejabat  kementerian  dan  lembaga
             pemerintah  menyatakan  penyesalan telah terjadinya  konflik
             agraria  dalam  pembangunan Bendungan Bener ini. Pemerintah
             menyesalkan telah terjadi penangkapan dan penahanan warga yang
             dipicu oleh  penolakan  sebagian warga atas  proyek  penambangan
             andesit di Desa Wadas.
                 Kedua,  pihak pemerintah umumnya  mengajak  dialog  bagi
             warga yang masih menolak penambangan andesit untuk kebutuhan
             konstruksi Bendungan Bener.  Walaupun  pemerintah mengatakan
             sudah melakukan  proses konsultasi  publik, musyawarah  dan
             dialog sebelumnya sesuai UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah
             bagi Pembangunan  untuk Kepentingan Umum,  tapi  hal  ini  tidak
             membuat  pemerintah  menutup  pintu dialog  bagi  seluruh warga
             yang akan terkena dampak pembangunan Bendungan Bener ini.

                 Ketiga,  pernyataan  simpatik  Gubernur  Jawa  Tengah  yang
             meminta  maaf  kepada warga atas  ketidaknyamanan dalam
             pembangunan ini menjadi indikasi penghargaan terhadap perbedaan
             pendapat  dalam  proses pengadaan  tanah  bagi pembangunan
             kepentingan  umum  yang  tengah gencar dilakukan  pemerintah.
             Dengan dikembangkannya dialog maka perbedaan bisa diurai dan
             dicari titik temu yang disepahami dan disepakati bersama.
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236