Page 236 - Berangkat Dari Agraria
P. 236

BAB VI  213
                                              Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
             meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
             mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (7) meningkatkan
             ketahanan  sosial  budaya masyarakat Desa  guna mewujudkan
             masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai
             bagian  dari  ketahanan nasional; (8)  memajukan  perekonomian
             masyarakat Desa  serta mengatasi kesenjangan  pembangunan
             nasional;  dan (9) memperkuat masyarakat Desa  sebagai  subjek
             pembangunan.
                 Posisi  desa dalam  reforma agraria adalah  sebagai  program
             prioritas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat
             di  desa.  Masyarakat di  desa  sebagai  subyek  utama dari  reforma
             agraria. Rakyat harus berorganisasi untuk bisa terlibat dalam reforma
             agraria. Pemerintah harus mengakomodir masyarakat  dalam
             reforma agraria. Pemerintah desa harus mengerti dan mendukung
             pelaksanaan reforma agraria di wilayah desanya.

             Desa dan reforma agraria
                 Tujuan  reforma  agraria merujuk Perpres 86/2018  tentang
             Reforma Agraria, meliputi: (1) mengurangi ketimpangan penguasaan
             dan  pemilikan  tanah  dalam  rangka menciptakan keadilan; (2)
             menangani sengketa dan konflik agraria; (3) menciptakan sumber
             kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat yang  berbasis  agraria
             melalui pengaturan penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan
             pemanfaatan  tanah;  (4)  menciptakan lapangan kerja  untuk
             mengurangi kemiskinan; (5) memperbaiki akses masyarakat kepada
             sumber  ekonomi;  (6)  meningkatkan  ketahanan  dan  kedaulatan
             pangan;  dan (7) memperbaiki  dan menjaga kualitas lingkungan
             hidup.
                 Agenda  reforma  agraria, merujuk Rencana Kerja Pemerintah,
             mencakup: (1) Penguatan kebijakan dan penyelesaian konflik agraria,
             (2) Penataan pemilikan dan penguasaan tanah atau redistribusi, (3)
             Penguatan hak rakyat atas tanah atau legalisasi, (4) Pemberdayaan
             ekonomi  masyarakat,  dan (5)  Pembentukan  dan  penguatan
             kelembagaan reforma agraria.
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241