Page 241 - Berangkat Dari Agraria

218 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
segera diterjemahkan oleh Kementerian dan Lembaga termasuk
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupetan/kota. Dampak
pandemi Covid-19 di luar bidang kesehatan sangatlah berat, terutama
di bidang ekonomi masyarakat dan negara. Berbagai program bantuan
sosial yang langsung tunai yang dijalankan pemerintah bukan saja
tidak memadai tapi sangat penting ditransformasi menjadi program
dan kegiatan yang lebih bersifat mendidik dan produktif. Bansos
itu solusi jangka pendek. Reforma agraria dan pembaruan desa itu
solusi jangka menengah dan panjang yang harus dijalankan.
Membanyaknya jumlah tenaga kerja di pedesaan yang tidak lagi
terserap oleh lapangan kerja di perkotaan yang menyempit akibat
pandemi menjadi perhatian pemerintah. Karenanya, di desa kini perlu
dikembangkan berbagai ragam upaya untuk membuka lapamngan
kerja baru di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan,
kerajinan, pariwisata dan sebagainya. Faktor ketersediaan tanah
jelas menjadi faktor utama yang patut disediakan oleh negara agar
tersedia lapangan kerja baru di pedesaan itu. Inilah konteks baru dari
pelaksanaan reforma agraria di era pandemi. Reforma agraria bukan
saja relevan untuk mengatasi ketimpangan dan konfik, melainkan
juga untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pemulihan kondisi
sosial ekonomi di desa menjadi strategis. Optimalisasi dari alokasi
Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (Rp. 22,4 Triliun) dan
Padat Karya Tunai Desa (Rp. 12,07 Triliun) layak diteruskan dengan
kegiatan yang lebih produktif dalam jangka panjang. Secara lebih
teknis, fokus agenda pemulihan ekonomi masyarakat di pedesaan
hendaknya diarahkan pada pengembangan usaha pertanian pangan
dan peternakan.

Oleh sebab itu, kegiatan redistribusi tanah dan legalisasi
aset diupayakan untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan
pengembangan produksi pangan nabati maupun hewani. Kegiatan
terpokok yang patut dikembagkan oleh kementerian/lembaga
terkait ialah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan
kelembagaan usaha kecil dan menengah. Sehingga, jika ini berjalan