Page 244 - Berangkat Dari Agraria

BAB VI 221
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata
air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa”.

Target redistribusi tanah 9 juta hektar, dan perhutanan sosial
12,7 juta hektar, kini diteruskan lebih cepat dan sasaran lebih tepat.
Percepatan reforma agraria sebagai kegiatan prioritas dalam RPJMN
2020-2024 dan RKP 2020 berisi redistribusi tanah, legalisasi asset,
ijin pemanfaatan kawasan hutan, dan pemberdayaan masyarakat
butuh peran pemerintah desa.

Skenario penataan tanah, hutan, mata air dan aset lain milik
desa melalui koperasi atau BUMDes penting disiapkan. Praksisnya
tanah obyek reforma agraria yang berada di desa, diidentifikasi dan
diverifikasi agar jelas status dan luasnya. Sumber tanahnya bisa
tanah bekas perkebunan besar tak produktif yang dikuasai hak guna
usaha (HGU) milik swasta maupun negara, atau kawasan hutan yang
ditata-ulang batasnya agar bisa diakses masyarakat dan pemerintah
desa.

Penataan regulasi pertanahan dan kehutanan perlu sebagai
prasyaratnya –misalnya merevisi Perpres 88/2017 PPTKH.
Penerimanya gabungan subyek baru (yang kehilangan kerja) dan
subyek lama (warga desa yang berhak sebelumnya). Orientasi
penggunaan tanah-tanah ini untuk pengembangan tanaman
pangan: padi, jagung, kedelai, palawija dan lain-lain. Dikembangkan
buah-buahan dan tanaman keras.
Penting pendampingan dari organisasi masyarakat sipil dan
swasta yang pro-rakyat. Misalnya, Bina Swadaya yang piawai
mengembangkan komoditi dan teknis pertanian sehingga bertani jadi
profesi bergengsi bukan takdir miskin berdaki. Ini sejalan misinya:
“Membangkitkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat
miskin dan terpinggirkan dalam aspek sosial ekonomi melalui
fasilitasi: peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan
masyarakat dan mendapatkan akses terhadap sumber daya”.
Arah pendampingannya memperkuat kemandirikan petani.
Penataan aset desa dalam reforma agraria mesti jadi gerakan nasional