Page 240 - Berangkat Dari Agraria

BAB VI 217
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
Walau anggaran berkurang, redistribusi tanah dan pemberdayaan
masyarakat sebagai bagian inti reforma agraria diusulkan untuk
dipertahankan guna mendukung kebijakan pemulihan ekonomi
nasional paska Covid-19 di tingkat desa. Disarankan, PPTKH di 55
Kabupaten dan 15 Provinsi yang belum diproses, bisa diprioritaskan
di 10 provinsi termiskin, yakni: Papua, Papua Barat, NTT, Maluku,
Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulteng, dan Sumsel (BPS, 2019).
Reforma agraria tetap jadi penting mengingat ia janji politik
Presiden Jokowi sejak 2014 yang tetap relavan dan mendesak untuk
dilaksanakan guna mengatasi ketimpangan dan konflik agraria.
Demikian halnya dengan pembaruan desa yang dijanjikan sejak
Nawacita. Membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan jadi
kunci pembeda Jokowi dengan yang lain. Hadirnya Kementerian
Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan alokasi
dana desa yang terus meningkat sudah ditempuh pemerintahan
Jokowi sejak periode pertama. Yang perlu diperjelas, harmonisasi
atau revisi Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018, utamanya bagi
penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria. Kelembagaan ini
harus efektif dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergisasi kegiatan
di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Kepemimpinan Kemenko Bidang
Perekonomian sebagai Ketua Tim Reforma Agraria Pusat menjadi
kunci percepatannya.
Aspek ekonomi dari reforma agraria sebagai bagian integral dari
strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Di era
Presiden Jokowi, reforma agraria jadi program afirmatif dalam model
pembangunan berkeadilan berbasis pemerataan. Dengan demikian,
menggulirkan percepatan pelaksanaan reforma agraria sangat
penting sebagai bagian dari agenda pemulihan ekonomi nasional di
pedesaan dalam mengisi kenormalan baru pasca Covid-19.

Pemulihan ekonomi desa
Agenda khusus dalam skema reforma agraria dan pembaruan
desa ala Jokowi yang patut mendapat perhatian ialah pemulihan
kondisi sosial ekonomi nasional, khususnya di pedesaan. Arahan
Presiden Jokowi yang dikutip di bagian awal tulisan ini, tentu harus