Page 243 - Berangkat Dari Agraria
P. 243

220  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             desa  menghasilkan  infrastruktur  aset  desa,  seperti  jalan  desa  180
             ribu km, 6.500 pasar desa, 11.500 posyandu, 18 ribu PAUD, dan 791
             m jembatan. Capaian ini  tentu  patut  diacungi  jempol.  Namun,
             keberhasilan itu kini dihadapkan pada masalah kemampuan desa
             sebagai “penawar” dari merebaknya virus korona.

                 Akibat  pandemi korona  membanjirnya  pengangguran  baru
             hingga 2,6 juta–5,2 juta pekerja kena PHK dan jutaan lainnya susut
             pendapatan.  Semampu  apa  desa  dalam mengatasi hal  ini?  Apa
             langkah  strategis  yang  dapat  dilakukan?  Sejak Nawacita (2014),
             Jokowi  menempatkan desa dan daerah  pinggiran  sebagai  pusat
             pembangunan. Sejak itu, perhatian berbagai kementerian/lembaga
             pemerintah mengembangkan program dan kegiatannya di desa.
                 Ketika  pandemi korona berdampak ke  desa --saat itu  desa
             tengah bangkit dan tumbuh menghela ketertinggalan, pemerintah
             mengubah  fokus, arah dan  prioritas  programnya.  Telah diubah
             alokasi anggaran untuk pembangunan desa, dana desa dan realokasi
             dana-dana  lain  menjadi bantuan  sosial  dan  jaring  pengaman
             sosial bagi warga desa. Misalnya, dialokasikan Rp. 20 Triliun untuk
             program kartu prakerja, dan Rp. 16,9 Triliun program padat karya
             tunai –termasuk padat karya tunai desa.
                 Program Jaring Pengaman Sosial ini solusi darurat dalam jangka
             pendek  untuk  meredam  dampak  pandemi. Program-program  ini
             menolong sementara penganggur di desa yang tak punya penghasilan
             tetap  selama bencana  corona.  Program  ini bukanlah  jalan  keluar
             permanen. Ia berlaku terbatas guna mencegah kemiskinan yang bisa
             mengarah pada kelaparan dan krisis sosial. Ia tidak menjadi sumber
             penghidupan layak dalam jangka panjang. Kita perlu menyiapkan
             kebijakan pemulihan ekonomi pasca-pandemi corona.


             Menata aset desa
                 Pemerintah desa  strategis  menata aset desanya  untuk
             menghadapi  dampak  sosial  ekonomi Covid-19. UU  6/2014
             mengartikan: “Aset Desa  dapat berupa  tanah kas Desa,  tanah
             ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa,
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248