Page 245 - Berangkat Dari Agraria
P. 245

222  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             mengatasi dampak sosial ekonomi Covid-19 hingga mengerek kiprah
             desa  dalam  pembangunan nasional  yang  berkeadilan. Kurangi
             kemiskinan  dan pengangguran  serta pertinggi produktivitas
             pertanian rakyat di desa jadi adonan pembentuk kedaulatan pangan
             bangsa.*


             6.8.  Desa Mengisi Kemerdekaan 67
                 Hari  ulang  tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77
             membawa kita pada pemikiran mengenai pentingnya menempatkan
             desa sebagai  pusat  pembangunan  nasional  di  Indonesia. Tulisan
             ini  memusatkan ajakan untuk  memperkuat peran perangkat desa
             mengisi kemerdekaan melalui aksi pembangunan desa. Perangkat
             menjadi  unsur penting  dari  birokrasi pemerintahan  desa,  selain
             kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
                 Seluruh komponen pemerintahan desa ini bekerja mewujudkan
             keadilan dan menjalankan pembangunan di pelosok nusantara. Jika
             kepala desa  mempunyai wadah  Apdesi,  sementara  BPD  terafiliasi
             dalam  APBPDSI,  perangkat desa  berkumpul dalam  Persatuan
             Perangkat Desa Indonesia (PPDI).


             Posisi perangkat desa
                 Desa  perlu  dibaca  sebagai kesatuan masyarakat hukum  yang
             memiliki batas-batas  wilayah,  yang  berwenang  mengatur  serta
             mengurus kepentingan masyarakat. Pengaturan itu berdasarkan
             asal-usul dan adat  istiadat  setempat,  yang  diakui dan dihormati
             dalam sistem Pemerintahan NKRI dan berada di kabupaten/kota.
                 Secara khusus, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
             memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya lokal. Posisi
             desa bukanlah bawahan kecamatan, sebab kecamatan adalah bagian
             dari perangkat daerah kabupaten/kota. Desa bukan menjadi bagian
             dari  perangkat daerah.  Berbeda dengan  kelurahan, desa  memiliki
             hak mengatur wilayahnya lebih luas.




             67   Tribun News, 16 Agustus 2022.
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250