Page 250 - Berangkat Dari Agraria

BAB VI 227
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
Desa Adat. Sedangkan penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan
dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat (Pasal 6).

Pengaturan khusus mengenai Desa Adat diatur dalam UU No.
6/2014 pada Bab XIII Pasal 96-111. Sedangkan lebih rinci, kewenangan
Desa Adat termaktub dalam Pasal 103-106, Pemerintahan Desa Adat
pada Pasal 107-109, dan Peraturan Desa Adat di Pasal 110-111.
UU Desa mengatur syarat-syarat untuk penetapan Desa
Adat, meliputi: (a). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial,
genealogis, maupun yang bersifat fungsional; (b). Kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang
perkembangan masyarakat; dan sesuai dengan (c). Kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan
prinsip NKRI (Pasal 97, Ayat 1). Syarat-syarat ini tentu bukanlah
untuk mempersulit, tapi untuk memperjelas agar penetapan Desa
Adat bisa dipertanggungjawabkan secara obyektif.

Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota. Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat
dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan
sarana prasarana pendukung (Pasal 98). Hal ini menyangkut regulasi
yang perlu dilakukan di tingkat daerah dan cakupan substansinya.
UU No. 6/2014 menjelaskan Kewenangan Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Pasal 18).
Kewenangan ini utuh sebagaimana Desa biasa.
Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
kepada Desa Adat ini disertai dengan biaya (Pasal 106). Hal ini
menujukan konsekwensi pembiayaan yang harus disiapkan bersama
oleh Pemerintah dan Pemda.