Page 251 - Berangkat Dari Agraria

228 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

Memajukan eksistensi
Berangkat dari penetapan Kode Desa Adat oleh Kemendagri ini,
diharapkan agenda penguatan posisi sosial-budaya dari komunitas-
komunitas masyarakat adat yang termanifestasi dalam Desa Adat
dapat terus diperkuat. Diperlukan identifikasi dan verifikasi
eksistensi masyarakat adat yang melibatkan akademisi dan CSO/
LSM, agar dapat diproyeksikan pembentukan dan pengembangan
Desa Adat secara lebih sistematis. Setiap Pemkab/Pemkot perlu
mengenali secara lebih mendalam eksistensi masyarakat adat di
daerahnya. Lalu, Pemprov atau Pemkab/Pemkot segera membuat
regulasi daerah yang diperlukan untuk mengakomodir realitas
sosial-budaya masyarakat adat yang ada di wilayahnya.

Dengan demikian, jumlah Desa Adat yang ditetapkan Pemprov
dan Pemkab/Pemkot dan Kode Desa Adat yang disahkan oleh
Pemerintah bisa lebih banyak lagi. Semakin banyak Desa Adat yang
ditetapkan maka pengesahan Kode Desa Adat juga bisa lebih banyak
lagi. Jika hal ini yang terjadi, maka pengakuan dan perlindungan
terhadap eksistensi masyarakat adat pun dapat dilakukan secara
sistemasis dan strategis oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Penetapan Desa Adat perlu menjadi gerakan dan kebijakan
yang massif. Amanat Konsitusi yang mengakui dan menghormati
masyarakat adat agar tidak berhenti dalam teks resmi Negara. Ia harus
direalisasikan dalam praktek memajukan eksistensi masyarakat adat
melalui Desa Adat-nya di tengah masyarakat, bangsa dan negara
Indonesia. Merdeka! *

6.10. Menyoal Posisi Strategi Desa Adat 69
Tulisan ini merupakan sambungan dari opini penulis berjudul
“Pengesahan Kode Desa Adat” yang dimuat di Harian Kompas
(24/8/2022). Dalam tulisan ini penulis jelaskan lebih terperinci
mengenai eksistensi desa adat dan kewenangannya dalam sistem
pemerintahan Republik Indonesia. Pada penyerahan Kode Desa
Adat oleh John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri Dalam Negeri

69 Berita Satu, 7 Oktober 2022.