Page 256 - Berangkat Dari Agraria

BAB VI 233
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
pemulihan masyarakat dan mendorong kebangkitan desa di era
pandemi, pemerintah berinovasi dan berusaha hadir memberikan
solusi kepada masyarakat. Di antaranya melalui program bantuan
langsung tunai, padat karya tunai desa, dan ketahanan pangan desa.

BUM Desa
Selain itu, dalam catatan Kemen Desa PDTT, posisi BUM Desa
dan BUM Desa Bersama mengalami peningkatan singnifikan secara
kuantitatif maupun kualitatif. Jumlah BUM Desa dari 2014-2021
meningkat drastis 585,43 persen, dari 8.100 (2014) menjadi 47.419
BUM Desa (2022). Penguatan status BUM Desa sebagai badan
hukum mendukung peningkatan kualitasnya.

Sampai semester I tahun 2022, tercatat 8.914 BUM Desa dan 359
BUM Desa Bersama telah menerima sertifikat badan hukum dari
Kementerian Hukum dan HAM. Regulasi terbaru juga meluaskan
usaha BUM Desa hingga melebihi wewenang level desa. Misalnya,
penggunaan sumber daya air, pemanfaatan bagian jalan tol dan non
tol, penggunaan kawasan hutan dan usaha pengolahan hasil hutan,
pengolahan kayu bulat skala kecil, pengelolaan pasar rakyat, kerja
sama uji tipe kendaraan bermotor, dan penyelenggaraan terminal.
Apakah Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut dan
peran BUM Desa yang sudah cukup memadai untuk menumbuhkan
pembangunan di desa dan mendorong desa membangun, seperti
cita-citakan UU Desa?

Pembangunan di desa dan desa membangun menjadi tanggung
jawab bersama, terutama: Pemerintah pusat sampai desa dan juga
bagi semua unsur masyarakat. Salah satu unsur masyarakat yang
punya tanggung jawab khusus bagi pembangunan desa adalah
kalangan dunia usaha milik negara/daerah maupun milik swasta
atau non-pemerintahan. Menurut ketentuan, setiap badan usaha
--terutama yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan
gas, manufaktur, pertanian, perkebunan, dan lain-lain-- punya
tanggung jawab sosial perusahaan untuk turut membangun dan