Page 259 - Berangkat Dari Agraria

236 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Selain situasi pandemi yang terkendali tersebut, pencabutan
PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk
dan capaian vaksinasi Covid-19. Hasil urvei menunjukan pada
Desember 2021 berada di 87,8 persen, pada Juli 2022 ini berada di
atas 98,5 persen. Artinya, kekebalan secara komunitas berada di
angka yang sangat tinggi. Jumlah vaksinasi sampai hari ini berada
di angka 448.525.478 dosis. Ini juga sebuah angka yang tidak sedikit.
Meski kebijakan PPKM telah dicabut, Presiden meminta kepada
seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan
waspada. Masyarakat diingatkan untuk meningkatkan kesadaran
dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko Covid-19. Masker di
keramaian dan ruang tertutup harus tetap dikenakan. Vaksinasi
harus terus digalakkan karena ini untuk meningkatkan imunitas.
Masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan,
mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Ditekankan pula aparat
dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Satuan Tugas (Satgas)
Penanganan Covid-19 diminta Presiden untuk tetap dipertahankan
selama masa transisi.

Kesiapan daerah
Merespon kebijakan pencabutan PPKM, pemerintah pusat perlu
mendorong pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dengan
koordinasi bersama pemerintah provinsi agar menjalankan tugas,
fungsi, dan tanggung jawab yang semakin besar dalam pemulihan
kondisi masyarakat. Penulis memiliki tiga masukan utama.

Pertama, pemerintah daerah mempunyai tugas besar untuk
membuat langkah-langkah pemulihan kondisi kesehatan masyarakat
di daerahnya. Seperti arahan Presiden Jokowi, fasilitas kesehatan
di daerah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan.
Mekanisme vaksinasi di lapangan harus dipastikan tetap berjalan,
utamanya vaksinasi booster. Pada masa transisi, Satgas Covid-19
pusat dan daerah dipertahankan guna merespons penyebaran virus
yang cepat.