Page 255 - Berangkat Dari Agraria

232 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
pembinaan dan pemberdayaan desa adat, serta konsekwensi
pembiayaannya yang harus oleh pemerintah dan pemda.

Yang paling penting, penetapan dan pengesahan desa adat harus
menjadi bagian dari upaya bersama dalam melaksanakan kewajiban
negara untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat
adat di Nusantara, sebagaiamana diatur Konsitusi Pasal 18B Ayat 2.
Dari pengesahan Kode Desa Adat kita bergerak lebih maju dalam
menjadikan konsep pemerintahan yang bersandar pada adat istiadat
yang lahir dari kebudayaan manusia Indonesia. Inilah posisi strategis
desa adat dalam sistem pemerintahan Indonesia kontemporer.*

6.11. Desa dan Dunia Usaha 70
Menjelang akhir tahun 2022, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Indonesian Social
Sustainability Forum meluncurkan “Corporate Social Responsibility
dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Award 2023” di Jakarta
(11/11/2022). Peluncuran CSR dan PDB Award ini diselenggarakan
guna menyambut hari Badan Usaha Milik Desa pada 2 Februari 2023.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang dibentuk
dan dimiliki pemerintah desa bersama masyarakat desa. BUM
Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa penting guna
meningkatkan pembangunan di desa dan desa membangun untuk
kesejahteraan warganya. Melalui pembentukan dan pengembangan
BUM Desa, dapat digali dan dikembangkan berbagai potensi ekonomi
dalam pembangunan desa dan desa membangun, di berbagai bidang
kehidupan.
Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, selama tujuh tahun implementasi Dana Desa
(2015-2021) total anggaran Dana Desa mencapai 400,7 Triliun
dengan serapan mencapai 399,66 Triliun atau 99,74%, (31 Agustus
2022). Kemen Desa PDTT melaporkan kesiapan desa menyerap Dana
Desa secara maksimal. Tahun 2022, anggaran Dana Desa sebesar 68
Triliun. Sampai semester I tersalurkan 44,29%. Guna mempercepat

70 Bisnis Indonesia, 10 Desember 2022.