Page 254 - Berangkat Dari Agraria

BAB VI 231
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan
masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta
tak bertentangan dengan HAM (Pasal 97, Ayat 3). Kedua indikator
kesesuaian ini mesti menjadi rambu-rambu dalam pengakuan atas
eksistensi masyarakat adat, bukan pembatasan yang menghambat
pengakuan tersebut.

Kewenangan desa adat
Dalam UU 6/2014, dijelaskan kewenangan desa, meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Pasal 18).

Pengaturan lebih terperinci mengenai Kewenangan desa adat
berdasarkan hak asal usul, meliputi: (a) pengaturan dan pelaksanaan
pemerintahan berdasarkan susunan asli; (b) pengaturan dan
pengurusan ulayat atau wilayah adat; (c) pelestarian nilai sosial
budaya desa adat; (d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum
adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan
prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian
secara musyawarah.
Selain itu, (e) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan
desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(f) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan (g)
pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat desa adat (Pasal 103). Di sini tampak tugas dan
tanggung jawab desa adat jauh lebih kompleks dibanding desa biasa.

Selain atas dasar hak asal usul yang sifatnya khas, desa adat
juga punya kewenangan yang ditugaskan oleh struktur pemerintah
di atasnya dengan pembiayaan yang disediakan secara bersama.
Hal ini menujukan konsekwensi dari penugasan secara cakupan
substansinya yang menyangkut pemerintahan, pembangunan,