Page 249 - Berangkat Dari Agraria

226 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

6.9. Pengesahan Kode Desa Adat 68
Penyerahan Kode Desa Adat di Kabupaten Jayapura oleh
Kementerian Dalam Negeri menjadi kado istimewa jelang HUT
Kemerdekaan RI ke-77 bagi perjuangan masyarakat adat Nusantara.
Hal ini jadi penanda keberpihakan Pemerintah kepada eksistensi
masyarakat adat, sebagaimana diakui Konstitusi. Sebagaimana
diberitakan, pada 11 Agustus 2022 Wakil Menteri Dalam Negeri John
Wempi Wetipo menyerahkan 14 Kode Desa Adat Untuk Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua di Kantor Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa, Jakarta.

Dalam percakapan para antropolog, Yando Zakaria (Pusat
Kajian Etnografi Komunitas Adat) menyatakan: “Peringatan Hari
Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2022 di Indonesia kali ini
akan ditandai dengan penyerahan Kode Wilayah Administrasi
Pemerintahan Desa Adat, antara lain kampung adat di Kabupaten
Jayapura, Papua. Semoga menjadi pemicu penetapan desa adat
atau disebut dengan nama lain di daerah-daerah lain di seantero
Indonesia,” (9/8/22).

UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal 18 B ayat (2) menegaskan:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI,
yang diatur dalam undang-undang”. Sejak 2021, RUU Masyarakat
Adat masuk dalam Prolegnas sebagai hak inisiatif DPR RI untuk
menyusunnya bersama pemerintah.

Penetapan Kode Desa Adat ini menjadikan eksistensi Desa Adat
sah dan sejajar dengan Desa yang dikenal dalam hierarki pemerintahan
Indonesia. Desa Adat perlu diperkuat guna mengoptimalkan potensi
desa yang kaya secara sosial-budaya maupun ekonomi-politik.

Regulasi desa adat
Cantolan regulasi Desa Adat adalah UU No. 6/2014 tentang Desa.
Menurut UU ini, yang dimaksud dengan Desa terdiri atas Desa dan

68 Kompas, 24 Agustus 2022.