Page 253 - Berangkat Dari Agraria

230 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Desa Adat ini, langkah harus diarahkan menuju pengakuan hakiki
atas eksistensi masyarakat adat dan wilayah adatnya di Nusantara.
Jika ini terwujud ia akan menjadi legacy dari pemerintah bersama
rakyatnya.

Regulasi yang mengatur Desa Adat adalah UU 6/2016 tentang
Desa. UU ini, menyatakan bahwa desa terdiri atas desa dan desa
adat. Sedangkan penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan
penyebutan yang berlaku di daerah setempat (Pasal 6).

Pengaturan khusus mengenai desa adat diatur pada Bab XIII
Pasal 96-111. Lebih detail, kewenangan desa adat termaktub dalam
Pasal 103-106, Pemerintahan desa adat pada Pasal 107-109, dan
peraturan desa adat di Pasal 110-111.

Pasal 96-102 mengatur penetapan, pembentukan, penggabungan
desa adat dan perubahan status desa dari desa yang sifatnya
administratif dapat diubah menjadi desa adat, kelurahan dapat
diubah menjadi desa adat. Desa adat juga dapat diubah menjadi
desa, dan desa adat dapat diubah menjadi kelurahan.
Pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab/pemkot melakukan
penataan desa adat. Penataan desa adat ditetapkan dalam Perda.
Sedangkan Perda ini disertai lampiran peta batas wilayah. Perda
berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sejumah
pasal dari UU tersebut.
Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang
memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya, (a) masyarakat
yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b)
pranata pemerintahan adat; (c) harta kekayaan dan/atau benda
adat; dan/atau (d) perangkat norma hukum adat (Pasal 97, Ayat 2).
Hal ini bisa menjadi parameter yang digunakan untuk menentukan
wilayah adat sebagai bagian dari hak tradisionalnya.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, apabila
keberadaannya telah diakui berdasarkan UU yang berlaku. Substansi