Page 252 - Berangkat Dari Agraria

BAB VI 229
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
pada 11 Agustus 2022), dinyatakan bahwa pembentukan 14 Kampung
atau Desa Adat di Kabupaten Jayapura merupakan pertama kali
dalam sejarah pengakuan desa adat secara nasional. Hal ini dapat
menjadi stereotip dan embrio bagi perkembangan budaya nusantara
pasca-tradisional, kata Wamendagri.

Wamendagri menerangkan, UU No 6 Tahun 2014 tentang
Desa menjadi pembeda dari regulasi yang mengatur terkait desa
sebelumnya. Hal ini ditandai dengan adanya pengakuan terhadap
keberadaan masyarakat hukum adat yang dapat berdaulat penuh
atas wilayah ulayat, sumber daya, norma adat, batas wilayah adat,
struktur kelembagaan adat, dan sumber daya pendukung lain dalam
suatu wilayah komunal bercirikan adat yaitu desa adat.
Menurut Wamendagri, Kode Desa yang telah diberikan menjadi
semangat bagi pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk
bekerja lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat. Pengesahan Kode
Desa Adat oleh pemerintah pusat ini menjadi muara penting dari
penetapan desa adat yang sebelumnya dilakukan pemerintah daerah.
Kebijakan untuk mengesahkan Kode Desa Adat ini mengantarkan
posisi strategis desa adat dalam sistem sosial-budaya masyarakat dan
sistem pemerintahan Indonesia.

Eksistensi desa adat
Merujuk Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan, ditetapkan teknis penomoran
pada Pasal 8, Ayat 1 dan 2. Sebelum penetapan desa adat, proses
identifikasi dan verifikasi terhadap eksistensi masyarakat adat
yang masih hidup dan berkembang di perdesaan sebagai fondasi
bagi pembentukan desa adat dilakukan pemda. Ketika desa adat
ditetapkan oleh pemerintahan di daerah, ia menjadi rumah yang
nyaman bagi komunitas-komunitas masyarakat adat di dalamnya
dan dalam interaksi dengan komunitas lain di luar desa adat tersebut.

Perspektif legal-formal harus dipadukan dengan pendekatan
sosio-antropologis agar kita bisa bergerak jauh ke depan dalam
memajukan kehidupan masyarakat adat. Dari pengesahan Kode