Page 239 - Berangkat Dari Agraria

216 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Menko Perekonomian seluas 208.433,51 Ha. Dari 203.968,87 Ha
yang telah dibahas, 179.116,26 Ha diterima, terdiri perubahan batas
kawasan hutan 109.770,13 Ha, perhutanan sosial 69.338,28 Ha dan
resettlement 8,3 Ha. Rekomendasi gubernur yang ditolak 24.708,24
Ha. Kenyataan ini melukiskan keruwetan proses tadi. Belum lagi,
2020 ini turun karena anggaran K-LHK dipotong Rp. 2,5 Triliun
akibat Covid-19.
Adapun janji memberikan 12,7 Juta Ha akses pemanfataan
kawasan hutan negara untuk rakyat seluas melalui 5 skema
perhutanan sosial. Realisasinya, menurut catatan K-LHK mencapai
4.105.268,03 Ha (termasuk penetapan Hutan Adat 44.629,34 Ha)
dalam 6.548 Unit SK Ijin/Hak, diterima sekitar 837.134 KK (sampai 2
Mei 2020). Target ini dipercepat untuk 5 tahun ke depan.
Tanah yang potensial digunakan untuk produksi pangan pasca
Covid-19 di Jawa, menurut K-LHK (2020) ada 196.240 Ha dan sudah
diidentifikasi 106.212 Ha. Di atas 30.400 Ha tanah perhutanan
sosial dapat dikembangkan jagung. Seluas 15.553 Ha untuk padi dan
60.259 Ha untuk jagung melalui agroforestry di lahan yang dikuasai
Perhutani. Penting reformulasi tanah Perhutani yang tak berfungsi
hutan agar memberdayakan pemerintah dan masyarakat desa.

Percepatan di tengah pandemi
Agenda reforma agraria dalam RJMN 2020-2024 meliputi:
Percepatan redistribusi tanah dan perhutanan sosial bagi rakyat
yang tidak memiliki tanah; Melanjutkan pendampingan dalam
penggunaan, pemanfaatan dan produksi masyarakat yang menerima
TORA dan perhutanan sosial, dan; Melanjutkan percepatan
legalisasi/sertifikasi tanah milik rakyat, termasuk transmigrasi dan
wakaf. Targetnya 6.801.080 Bidang atau sertipikat legalisasi dan
redistribusi selama 5 tahun. Target tahun 2020 sejumlah 1.502.135
Bidang. Di tengah pandemi Covid-19, realisasinya 700.813 Bidang
legalisasi, dan 6.961 Bidang redistribusi (per 22 April 2020). Masih
jauh dari target. Belum lagi, dampak Covid-19 cukup berat karena
K-ATR/BPN dipotong Rp. 2,1 Triliun.