Page 235 - Berangkat Dari Agraria
P. 235

212  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
                 Kedua,  ikatan kekeluargaan masyarakat  di  desa lebih kuat
             daripada  penduduk  di  wilayah lainnya. Maka  tak heran, jika
             komunikasi  yang dilakukan antar  masyarakat  pun  lebih  personal
             sehingga saling mengenal satu sama lain. Ketiga, selain itu, desa juga
             memiliki  solidaritas masyarakat yang  kuat.  Hal  ini  terjadi karena
             rata-rata penduduk desa memiliki kesamaan ekonomi, budaya, dan
             tujuan hidup. Keempat,  kepadatan  penduduk  di  desa  tergolong
             rendah, sehingga rasio antara luas wilayah penduduknya pun kecil.
             Buktinya dengan mengamati jarak rumah satu dengan lainnya. Atau,
             bisa juga diketahui dari banyaknya rumah di pedesaan yang masih
             memiliki  pekarangan  luas.  Kelima,  mobilitas di  desa cenderung
             lebih rendah daripada wilayah lainnya. Pasalnya, rata-rata penduduk
             desa jarang bepergian.


             Pengaturan desa
                 Menurut UU No. 6/2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1, pengertian
             desa adalah desa dan desa adat atau  yang disebut dengan  nama
             lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
             yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
             mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
             berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau hak
             tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
             NKRI.
                 Tujuan  pengaturan  desa berdasarkan UU  6/2014  adalah: (1)
             memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah
             ada dengan  keberagamannya  sebelum dan  sesudah  terbentuknya
             Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) memberikan kejelasan
             status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan
             Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
             Indonesia; (3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya
             masyarakat Desa; (4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi
             masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna
             kesejahteraan bersama.

                 Selanjutnya, (5)  membentuk Pemerintahan Desa  yang
             profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (6)
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240