Page 234 - Berangkat Dari Agraria
P. 234
BAB VI 211
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
Posisi desa
Perlu digali posisi desa dalam reforma agraria dan apa saja
masalah-masalah pokok agraria yang ada di desa. Prinsipnya, reforma
agraria merupakan agenda bangsa yang dilaksanakan di desa. Desa
merupakan bagian dari bangunan masyarakat bangsa dan negara
Indonesia. Sumber kekuatan ekonomi nasional berbasis pertanian,
perkebunan, kehutanan dan peternakan.
Desa menjadi penyumbang pertumbuhan tenaga kerja nasional.
Desa juga menjadi lokasi bagi distribusi dari hasil produksi nasional.
Kelemahan utama desa dan pedesaan selama ini adalah pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur. Desa menjadi fondasi sosial dan
ekologi dari pelaksanaan reforma agraria.
Menurut para ahli, sebagaimana dalam situs fisipol.uma.ac.id,
selain penyebutannya yang beragam, desa juga didefinisikan dengan
beragam pengertian.
Dalam bukunya yang berjudul “Desa” (1953) Sutardjo
Kartohadikusumo mendefisinikan desa sebagai suatu kesatuan
hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa
mengadakan pemerintahan sendiri. Kemudian dalam buku berjudul
“Desa-Kota dan Permasalahannya” (1983), Bintarto, Mantan Guru
Besar Fakultas Geografi UGM, menyebut bahwa desa adalah sebuah
perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur
fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan
pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.
Selain pengertian tersebut, definisi desa juga disebutkan dalam
“Encyclopaedia Britannica” (2015), sebagai komunitas yang tidak
terlalu padat penduduk, dengan kegiatan ekonomi utama berupa
produksi pangan dan bahan-bahan mentah. Ciri-ciri desa yang
membedakannya denga kota, seperti dalam situs fisipol.uma.ac.id:
Pertama, masyarakat di desa konon sangat dekat dengan alam.
Semua pekerjaan yang dilakukan umumnya bersifat homogen
dan bergantung pada iklim dan cuaca. Oleh karenanya, wajar bila
mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, peternakan,
atau perikanan.