Page 238 - Berangkat Dari Agraria

BAB VI 215
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa
perhutanan sosial serta peremajaan perkebunan rakyat. Saya ingin
pastikan program prioritas ini tetap berjalan tetapi memperhatikan
protokol kesehatan secara ketat.” Memastikan reforma agraria
terlaksana menjadi mewajiban seluruh kementerian/lembaga,
provinsi, kabupaten/kota hingga desa.

Sementara itu, dalam prakteknya selama ini, pelaksanaan
reforma agraria mengalami beberapa masalah yang menghambat
percepatannya. Di antaranya, kerumitan proses pelepasan kawasan
hutan untuk penyediaan tanah obyek reforma agraria jadi kendala
besar dari pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Dari janji 9 Juta
Ha, seluas 4,1 Juta Ha berasal dari pelepasan kawasan hutan, baru
tercapai 3,36% (2014-2020).
Sekalipun sudah ada Perpres 88/2017 tentang penyelesaian
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, dan Perpres 86/2018
tentang reforma agraria, namun keduanya tak mempercepat
pelepasan kawasan hutan untuk reforma agraria. Meminjam istilah
Presiden Jokowi: Ruwet! Pemerintah sedang memperbarui prosedur
pelepasan kawasan hutan untuk diredistribusi kepada rakyat miskin
di pedesaan. Orientasinya mesti makin ringkas supaya prosesnya
lebih cepat, kian solid agar memudahkan, dan makin jelas supaya
akuntabel. Ini syarat ideal dari regulasi yang baru.

Menunaikan janji
Janji Presiden Jokowi (2014), seluas 9 juta hektar tanah yang
akan diredistribusi dan dilegalisasi melalui reforma agraria.
Menurut K-ATR/BPN (2018-2019), capaian redistribusi tanah
berupa penerbitan sertipikat tanah bekas HGU, tanah terlantar dan
tanah negara lainnya sejumlah 1.167.023 Bidang, setara 795.825 Ha
(198,96%), dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan
berupa penerbitan sertipikat 32,933 Ha, ditambah sertipikasi
sebelum 2018 seluas 104.969 Ha, jadi total 137.903 Ha (3,36%).

Menurut K-LHK (28 April), target TORA tahun 2020 seluas
130.000 Ha dan perhutanan sosial 500.000 Ha. Informasi PPTKH
sampai pertengahan 2019, berdasarkan rekomendasi gubernur ke