Page 237 - Berangkat Dari Agraria

214 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Sedangkan perhutanan sosial yang dilaksanakan pemerintah
meliputi lima skema, yakni: (1) Hutan Tanaman Rakyat atau HTR, (2)
Hutan Kemasyarakatan atau HKm, (3) Kemitraan Kehutanan atau
KK, (4) Hutan Desa atau HD, dan (5) Hutan Adat atau HA. Kesemua
konsep kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang
terkait reforma agraria ini mutlak membutuhkan peran aktif dari
pemerintah dan masyarakat desa. Secara sosio-antropologis desa
menjadi kekuatan kunci yang penting dari pembangunan dan dalam
reforma agraria di Indonesia.
Masyarakat desa perlu terus meningkatkan pemahaman
mengenai posisi dan kemampuannya agar dapat berperan lebih
kuat dalam pembangunan nasional. Pemerintah desa perlu
mengembangkan berbagai bentuk kegiatan yang meningkatkan
peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Para pemuda
dan perempuan desa perlu diberi tempat lebih lebar dalam inisiatif
desa membangun. Pemerintah, provinsi dan kabupaten perlu
menempatkan desa sebagai subyek yang berperan sentral dalam
pelaksanaan reforma agraria.

Mengutip lagu Desa karya Iwan Fals (2004), “Desa harus jadi
kekuatan ekonomi. Agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa
adalah modal utama. Untuk bekerja dan mengembangkan diri”.
Semua bekerja sama mewujudkan keadilan agraria sebagai wujud
nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika desa
maju, Indonesia pun akan maju. *

6.6. Pemulihan Desa Pasca Pandemi 65
Menggulirkan terus pelaksanaan reforma agraria di tengah
pandemi Covid-10 menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhi
janji politiknya. Belum lama ini, Presiden Jokowi (29 Mei 2020)
menekankan: “Saya minta diprioritaskan percepatan Program
Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan
dan penguatan ekonomi rakyat, misalnya: Program sertifikasi
tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria,

65 Sekretariat Kabinet, 12 Juni 2020.