Page 362 - Berangkat Dari Agraria
P. 362

BAB IX  339
                                                  Pancasila Dalam Konteks Kekinian
             pasar,  dan  permodalan.  Direncanakan  dalam  RPJMN  (2020-2024)
             dan RKP setiap tahun. Reforma agraria dijalankan melalui Perpres
             86/2018 sebagai bagian dari program nasional pemerataan ekonomi
             nasional.

                 Keempat,  menyediakan pangan  dan perumahan  yang  sehat
             dan layak bagi  rakyat.  Membangun  pertanian melalui  program
             kedaulatan  dan ketahanan  pangan,  serta mengembangkan
             perumahan warga. Sektor pertanian tetap menjadi lapangan kerja
             utama rakyat. Kedaulatan pangan masih butuh perjuangan panjang.

                 Kelima, membebaskan biaya berobat  dan  pendidikan bagi
             rakyat. Direalisasikan melalui program Kartu Indonesia Sehat dan
             Kartu Indonesia Pintar dengan alokasi anggaran negara yang terus
             meningkat.  Pelayanan  kesehatan dan akses  pendidikan  untuk
             kualitas manusia Indonesia terus ditingkatkan.

                 Keenam, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan
             murah.  Dilaksanakan sebagai  respon  atas  perkembangan sistem
             informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. Pelayanan publik
             melalui sistem pemerintah berbasis elektronik dan layanan melalui
             media digital dikembangkan.

                 Ketujuh, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam,
             serta menerapkan  aturan  tata  ruang  secara konsisten. Berbagai
             program dan  kegiatan  lingkungan  hidup dan  sinergi dengan  tata
             ruang  yang  terus  diperbaiki. Upaya merehabilitasi lingkungan
             dan hutan, serta melestarikan hewan dan tumbuhan langka terus
             dilakukan.

                 Kedelapan,  mereformasi birokrasi  pemerintahan  dalam
             membangun  tata pemerintahan  yang  baik,  bebas  dari praktek
             korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Deregulasi  dan debirokratisasi
             digencarkan sehingga pemerintah melayani lebih cepat, mudah, dan
             murah. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui penguatan KPK
             dan penegakan hukum lain.

                 Kesembilan,    menegakkan     prinsip-prinsip   demokrasi
             partisipatoris  dalam proses pengambilan  keputusan.  Musyawarah
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367