Page 406 - Berangkat Dari Agraria
P. 406
BAB X 383
Beragam Respon Atas Pandemi Covid-19
kesehatan dan keselamatan warga dengan kegiatan ekonomi ternyata
berbuah ambyar. Kesehatan dan keselamatan warga menjadi korban
dari menderunya geliat ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi
ternyata lebih menonjol daripada sebagai makhluk yang harus sehat.
Kedua, terbatasnya tenaga, pelayanan dan infrastuktur
kesehatan. Langkanya RS, tempat pengobatan, dan tak seimbangnya
jumlah dokter atau tenaga medis dengan pasien Covid-19 menjadi
fenomena nyata. Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS
yang melebihi kapasitas, dan bertumbangannya dokter dan tenaga
kesehatan juga realita. Proporsi jumlah manusia yang sakit dengan
yang merawat dan mengobati jadi tak seimbang.
Ketiga, rendahnya kesadaran warga dalam mengikuti pembatasan
kegiatan masyarakat. Anjuran 5M yang gencar disosialisasikan berupa
protokol kesehatan, seperti mencuci tangan pakai sabun, memakai
masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari
bepergian kerap diabaikan warga. Larangan mudik Lebaran dan
liburan yang diabaikan sebagian warga, membuahkan bom waktu
yang melutus belakangan ini. Melonjaknya kasus positif Covid-19,
diduga erat kaitannya dengan tak patuhnya sebagian warga.
Aspek terpenting yang tak boleh diabaikan dalam PPKM
adalah peran dan keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat harus
meningkatkan literasi pandemi Covid-19. Masyarakat tak bisa lagi
abai sehingga harus mengetahui dan tergerak mencegah penularan
virus ini. Setiap orang mencegah penularan virus dari individu dan
keluarga masing-masing. Setiap individu bertanggungjawab menjaga
diri, keluarga dan lingkungannya. Tak ada yang kebal virus corona.
Bisa anak, istri, suami, ayah, ibu, kakak, adik, ipar, kakek, nenek,
bibi, paman, uwak, tetangga, teman atau kenalan bahkan diri sendiri
yang terkena. Semua bisa jadi korban. Karenanya semua mesti jadi
faktor penghentian penyebaran virus.
Peran masyarakat
Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
atas negara dan subyek penentu dalam praktik kebijakan pemerintah.
