Page 402 - Berangkat Dari Agraria

BAB X 379
Beragam Respon Atas Pandemi Covid-19
fokus dan merealokasi anggaran pembangunan. Konsekwensinya,
UU APBN diubah melalui Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi COVID-19 yang kemudian menjadi UU No. 2/2020 setelah
disetujui DPR RI.

Pemerintah gencar mengkampanyekan adaptasi kebiasaan baru
atau New Normal kepada masyarakat dan aparat pemerintahan.
Kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air
mengalir, memakai masker saat keluar rumah dan beraktivitas di
luar rumah, serta menjaga jarak fisik dan mencegah kerumunan
banyak orang untuk menghindari penularan virus.
Presiden juga sudah membentuk lembaga khusus lintas
sektor untuk menanggulangi Covid-19. Pembentukan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19, yang kemudian diubah menjadi
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan komite penanganan
kesehatan dan pemulihan ekonomi di dalamnya yang bersifat ad-hoc
menjadi bukti kesungguhan pemerintah dalam mengkonsolidasikan
sumber daya yang dimiliki. Pemerintah juga mengalokasikan
triliunan rupiah dana untuk berbagai skema bantuan sosial bagi
warga masyarakat yang terdampak pandemi, di desa maupun
kota. Bantuan sosial dari beragam program perlindungan sosial
dikucurkan pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan
hingga desa/kelurahan secara cepat dan tepat.

Sepanjang 2020, pemerintah telah mengalokasikan total
anggaran untuk biaya penanganan Covid-19 sebesar 695,2 Triliun.
Untuk bantuan sosial saja sebesar 203,90 Triliun. Pemerintah
telah membagikan 5.123.940 alat perlindungan diri, dan 24.180.449
masker bedah. Dikucurkan 123,46 Triliun insentif usaha mikro, kecil
dan menengah. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli
masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional (Kaleidoskop
2020, KSP).