Page 409 - Berangkat Dari Agraria
P. 409
386 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Aneka skema perlinsos, seperti untuk manula, usia produktif,
usia sekolah, ibu hamil dan balita. Lalu digencarkan kartu
sembako, subsidi listrik, subsidi LPG, BLT dana desa, bantuan
iuran pekerja, subsidi BBM, cadangan bencana, bantuan disabilitas,
dan sebagainya. Ekonomi pun mengalami hantaman. Penurunan
pendapatan dialami warga dan badan usaha. Sebagian kehilangan
pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 386.877 pekerja
terkena PHK sepanjang 2020. Hal ini, 20 kali lipat dibandingkan
2019 (Kompas, 12/3/21).
Strategi baru
Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi APBN agar
anggaran negara dioptimalkan untuk mengatasi penularan virus
dan dampaknya. Pemulihan ekonomi nasional telah menjadi cara
mengatasi dampak sosial-ekonomi akibat pandemi. Sejak 2020
berbagai skema dalam kerangka PEN dilakukan dengan anggaran
sebesar Rp.201,2 Triliun. Menghadapi pandemi, Indonesia harus
lebih fokus untuk menggencarkan vaksinasi bagi masyarakat
yang membutuhkan. Hingga saat ini, jumlah warga yang sudah
divaksin dari sasaran vaksin sebanyak 208.265.720 jiwa, sejumlah
54,674,912 (26,25%) dosis 1 dan 28,944,920 dosis 2 (13.90%) jiwa. Ke
depan, sebagian besar warga masih harus dipastikan mendapatkan
vaksinasi secepatnya. Kita butuh strategi baru agar pandemi bisa
diatasi bersama.
Hemat penulis, pemulihan ekonomi nasional berguna
bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Ke depan harus fokus pada
percepatan pelaksanaan reforma agraria, perhutanan sosial dan
penguatan UMKM. Sampai Agustus 2021, capaian redistribusi tanah
seluas 1,20 juta hektar (26,67%) dari target 4,5 juta hektar. Perlu
percepatan redistribusi tanah, termasuk tanah yang berasal dari
pelepasan kawasan hutan (baru 16,17%) kepada rakyat miskin dan
pengangguran baru di pedesaan akibat pandemi. Distribusi dan
redistribusi tanah yang dilanjutkan pemberdayaan ekonomi rakyat
melalui pengembangan koperasi dan UMKM. Secara total disalurkan
bantuan UMKM Rp.1,2 juta kepada 3 juta pelaku usaha mikro atau