Page 329 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

tukan agar Gubernur berusaha secepat mungkin dengan
jalan damai agar supaya oleh pemilik dan pengusaha diada-
kan perjanjian tertulis di depan pegawai yang ditunjuk oleh
Gubernur, tentang mengusahakan tanah dengan cara bagi
hasil, baik buat tanaman yang ada pada waktu itu, maupun
buat tanaman yang akan menyusul. Dalam perjanjian itu
supaya ditegaskan, berapa hasil tanah itu akan menjadi ba-
gian pemilik dan pengusaha masing-masing, dengan pe-
doman gubernur yang seadil-adilnya. (lihat lampiran no
XXIV)
10.Untuk menghadapi penanaman tembakau musim tahun
1952/1953, maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nr 4 tahun 1952 termuat dalam Tambahan Lembaran Ne-
gara R.I. Nr. 320, ditetapkan besarnya uang sewa tanah
buat tanaman tembakau di daerah Bondowoso dan Jember
Rp. 600 (enam ratus rupiah) tiap hektar buat lamanya 6
bulan (lihat lampiran No XXV)
11.Dengan undang-undang darurat Nr 1 tahun 1952, termuat
dalam Lembaran Negara RI tanggal 2 Januari 1952, diten-
tukan larangan buat sementara memindahkan hak tanah
dan barang tetap lainnya yang lebih dari 1 tahun, yaitu bagi
tanah-tanah atau barang tetap lainnya yang mempunyai
titel menurut hukum Eropa. Pemindahan itu hanya dibo-
lehkan dengan izin Menteri Kehakiman.
Tentang pelaksanaan Undang-undang Darurat ini dijelaskan
dengan penjelasan termuat dalam Tambahan Lembaran Nr.
182 dan Tambahan Lembaran Negara Nr. 183 tanggal 7
Januari 1952, ditambah dengan Keputusan Menteri Keha-
kiman RI termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Br.
211 tanggal 22 Februari 1952 (lihat lampiran No. XXVIa,

308