Page 324 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

kepunyaan onderneming.
Sesudah penggabungan Negara-Negara Bagian dan Re-
publik Indonesia menjadi Negara Kesatuan, hal-hal yang
sudah mulai dirancangkan oleh republik mengenai penye-
lesaian agraria, begitu juga hasil Panitia Agraria disumbangkan
kepada pemerintah RI (negara kesatuan) untuk diselesaikan.
4. Hal-hal yang selanjutnya dikerjakan oleh pemerintah ialah:
Undang-undang darurat No 6 tahun 1951, tanggal 2 Maret
1951, mengubah Undang-undang Sewa Tanah (Grondhuur-
ordonnantie Stbl. 1918 No 88 dan Vorstelandsch Gron-
dhuurreglement Stbl. 1918 No 20) yang kemudian disahkan
oleh parlemen menjadi undang-undang, dengan peru-
bahan-perubahan dan tambahan. Perubahan dari Undang-
undang Sewa Tanah tahun 1918, beberapa pasal, yaitu pasal
8 dari Stbl (statblad). 1918 No 88 ditambah dengan pasal
8a dan 8b, dan Stbl. 1918 No 20 pasal 15 ditambah dengan
pasal 15a dan 15b. Pasal 8a dan 15a dari masing-masing
Stbl. Itu mengubah waktu lamanya persewaan, diubah men-
jadi paling lama satu tahun buat keperluan tanaman yang
umurnya tidak lebih dari 1 tahun, dan tidak boleh lebih dari
umur tanaman, buat tanaman yang berumur lebih dari satu
tahun. Pasal 8b dan 15b tambahan itu mengubah cara pe-
netapan uang sewa minimum, dengan peraturan pemerin-
tah yang mengatur tiap-tiap tahun.
Perubahan undang-undang ini belum mengenai soal pokok
perubahan hukum tanah seluruhnya, baru merupakan usa-
ha untuk mengatasi perselisihan sebagai “conflicten rege-
ling” (lihat lampiran No XI).
5. Untuk mengatur persewaan tanah bagi kepentingan onder-
neming gula yang akan mulai bekerja, oleh pemerintah

303