Page 321 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

dukan Jepang”. (lihat lampiran No X di belakang).
Surat edaran itu menyatakan bahwa pemerintah mengakui
terjadinya pengambilan tanah rakyat dengan paksaan oleh
kekuasaan Pemerintah Militer Jepang dulu yang dipergu-
nakan untuk kepentingan perang Jepang. Sesudah zaman
Republik ada yang diteruskan dipakai, ada juga yang tidak
dipergunakan lagi.
Pendirian dan sikap pemerintah RI dalam soal ini ialah:
Tanah-tanah yang tadinya diambil dengan paksa dari tangan
rakyat, harus kembali kepada yang berhak semula atau ahli
warisnya, dengan kewajiban mengganti kerugian yang su-
dah diterimanya. Adapun tentang kedudukan tanah itu
dinyatakan: Bilamana tanah milik Indonesia itu dulu diambil
dengan tidak mendapat pengganti kerugian (uang pem-
belian), maka tanah itu menurut hukumnya tetap menjadi
kepunyaan pemilik semua. Sedang tanah-tanah yang dulu
waktu diambilnya sudah mendapat uang “pembelian” (ganti
kerugian), dianggap sudah dibeli oleh pemerintah, dan ta-
nah itu yuridis sudah lepas dari haknya pemilik semula dan
menjadi tanah negeri (tanah G.G atau vrij landsdomein).
Dan atas tanah ini maka menurut pendirian di atas, oleh
pemerintah akan dikembalikan kepada pemiliknya.
Instruksi dan surat edaran diatas itu ternyata umumnya
belum dapat dijalankan dan buat daerah-daerah bekas negara-
negara bagian sering orang-orang pemerintah di sana merasa
tidak terikat oleh instruksi-instruksi itu karena instruksi itu
dikatakan hanya berlaku buat bekas daerah republik (Yogya-
karta).
Rakyat tani dengan organisasinya banyak mengikuti
instruksi-instruksi itu dan dijandikan pegangan dalam

300