Page 320 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

memaksa sebagai yang termaktub dalam pasal 3 perse-
tujuan tersebut”.
Dalam penyelesaian tanah-tanah yang diduduki rakyat di-
tunjukkan cara kebijaksanaan yang harus ditempuh, jangan
sampai memberatkan dan merugikan rakyat, dengan diben-
tuknya Panitia Penyelesaian, di antaranya duduk di dalam-
nya wakil organisasi Tani dan organisasi Buruh yang ber-
sangkutan.
2. Instruksi Kementerian Dalam Negeri R.I. Yogyakarta, No.
4.H. 50 surat No. H.4. 1. 13, kepada segenap Gubernur R.I.
di Jawa dan Sumatera, yang berisi “Penyelesaian soal-soal
tanah erfpacht” klein landbouw percelen voor minvermo-
gende Europeanen” (lihat lampiran No. IX di belakang):
Dalam instruksi tersebut kecuali ditunjukkan tentang cara
penyelesaiannya, juga dinyatakan pendirian Pemerintah
R.I. bahwa hak-hak semacam itu (erfpacht klein landbouw)
tidak akan ada lagi di dalam Republik Indonesia. Sedang
tanah-tanah semacam itu yang sudah ada akan segera digan-
ti dengan hak lain dan dibatasi luasnya kalau pemiliknya itu
kemudian menjadi warga Negara. Yang pemiliknya bukan
warga Negara tidak akan diberikan lagi hak milik atas tanah
kecuali dengan peraturan penyewaan yang peraturannya
akan ditentukan kemudian, dengan batas waktu dan luasnya
(dalam instruksi itu disebut-sebut maksimum luas 10 ha,
dan maksimum lamanya penyewaan 10 tahun).
3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri R.I. Yogyakarta
No. H.20 5 7 tanggal 9 Mei 1950 kepada segenap Gubernur
R.I. di Jawa dan Sumatera, Kepala Daerah Istimewa Yogya-
karta dan Residen Surakarta, yang berisi: “Penyelesaian
tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pendu-

299