Page 318 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

seolah-olah dianggap hanya sebagai soalnya satu golongan,
yaitu golongan Tani yang tidak berarti yang disangkanya akan
berhenti dengan sendirinya nanti kalau didiamkan saja.
Masyarakat dan umumnya orang-orang yang mestinya
harus memperhatikan soal ini, kurang mengetahui sebenar-
benarnya persoalan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dari per-
buatan-perbuatan rakyat tentang ini diterimanya sebagai keja-
dian yang timbul karena ketidaktaatan rakyat kepada Peme-
rintah. Dianggapnya sebagai perbuatan yang sengaja membuat
onar dan kacau, tidak dicarinya pangkal-pangkal dan sebab-
sebab yang sebenarnya. Alat-alat Pemerintah yang selalu ha-
nya berpegangan pada huruf-hurufnya peraturan dan undang-
undang yang ada, undang-undang yang lama yang masih
berlaku, masih banyak yang belum dapat memahami ke-
inginan rakyat.
Apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Nasional
Indonesia sesudah merdeka ini masih sedikit sekali, dan baru
merupakan penyelesaian yang kecil-kecil dan belum menge-
nai prinsipnya, belum membongkar akar yang pokok.
Yang dapat dikatakan penyelesaian prinsipil ialah peng-
hapusan Hak Konversi atas tanah-tanah daerah Yogyakarta
dan Surakarta dengan Undang-undang Republik Indonesia di
Yogyakarta No. 13 tahun 1948 (lihat lampiran No. VIa dan VI
b). Penghapusan Hak Konversi itu berarti penghapusan hak-
hak istimewa bagi kaum modal asing di daerah Yogyakarta
dan Surakarta. Dengan Undang-undang itu terhentilah ber-
lakunya hak sejarah, disetop (dihentikan) oleh revolusi, yang
oleh Belanda dulu dijamin berlakunya sampai tahun 1968.
Usaha ke arah penyelesaian yang pokok, oleh Pemerintah Re-
publik Indonesia di Yogyakarta dimulai dengan terbentuknya

297