Page 319 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

Panitia Agraria.
Usaha-usaha lainnya baru merupakan penyelesaian yang
tidak prinsipil, baru sekedar usaha-usaha menenteramkan
keadaan yang hasilnya belum tercapai. Usaha-usaha ini di
antaranya :
1. Instruksi Kementerian Dalam Negeri R.I. di Yogyakarta,
No. 3.H.50 tanggal 15 Maret 1950, No. surat H.4/1/12 kepa-
da segenap Gubernur RI di Jawa dan Sumatera, berisi:
Penyelesaian soal tanah-tanah erfpacht buat pertanian
besar (perkebunan groot landbouw) yang diduduki rakyat”
(lihat lampiran No. VIII di belakang).
Instruksi itu kecuali memberi petunjuk-petunjuk cara-cara
penyelesaian tanah-tanah yang diduduki rakyat selama
zaman Jepang dan revolusi, juga memuat sekedar gam-
baran bagaimana pendirian Pemerintah R.I. terhadap
keadaan-keadaan tanah erfpacht yang tidak menurut Dasar-
dasar Hukum Agraria Kolonial yang lama (pelanggaran atas
kontrak yang ditentukan). Di antaranya dinyatakan tentang
adanya tanah-tanah erfpacht yang sejak dulu diusahakan
melanggar ketentuan kontrak erfpacht, yaitu tanah erfpacht
yang diusahakan sebagai pertanian rakyat dengan dipa-
rokan atau disewakan kepada rakyat dengan syarat-syarat
yang merupakan penghisapan secara lintah darat. Pendirian
Pemerintah R.I. tentang ini ialah bahwa atas tanah-tanah
semacam itu harus selekas mungkin hapus dengan jalan
yang sesuai dengan persetujuan K.M.B. yang menyatakan
di antaranya : “seberapa boleh dengan jalan perundingan,
kalau perlu dengan “onteigening” untuk kepentingan umum,
yang barang tentu harus dijalankan menurut ketentuan
hukum, kecuali bilamana sampai kejadian hal-hal yang

298